Bola Panas KPK dalam Genggaman Firli Bahuri

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan bahwa saat ini Firli harus mengikuti arahan presiden mengenai nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

"Firli tidak perlu ragu mematuhi perintah presiden, karena kalau melanggar dampaknya tentu semua tindakan dia akan dipertanyakan," ujar Feri saat dihubungi.

Menurut Feri, Firli tak dapat memberhentikan pegawai KPK dengan alasan hasil TWK tak memenuhi syarat. Oleh karena itu, menurutnya, perlu perbaikan yang serius dan menyeluruh di KPK dengan munculnya masalah ini.

"Perlu perbaikan yang serius, menyeluruh di KPK dan kalau sudah dinyatakan presiden tidak ada lagi tafsir lain-lain soal itu. Terutama harus mematuhi ketentuan UU yang ada agar langkah-langkah itu benar dalam tindakannya," katanya.

Akademisi Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril berpendapat masalah ini tak akan berdampak pada psikologis para pegawai KPK. Namun, ia mengingatkan seluruh elemen KPK harus kembali kepada aturan main lembaga antirasuah.

"Karena di KPK itu kan ada aturan-aturan organisasi, SOP, pekerjaan itu dilakukan berdasarkan prinsip profesionalitas," kata Oce.

Oce mengatakan para pegawai maupun pimpinan tak perlu lagi mempermasalahkan hal ini dan bekerja sesuai ketentuan organisasi kelembagaan. Termasuk jika bicara soal pimpinan KPK, maka harus mengenai lima orang pimpinan yang kolektif kolegial.

Menurut Oce, pada prinsipnya, setiap keputusan KPK harus diambil oleh kelima pimpinan, bukan sekadar Firli. Sebab, jabatan ketua KPK hanya mewakili kelembagaan, bukan sebagai pengambil keputusan.

"Kalau akhir-akhir ini kita lihat lebih banyak one man show dalam pengambilan keputusan, maka kolektif kolegial harus diperkuat," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Oce, saat ini peran Dewas KPK juga perlu dimaksimalkan. Menurutnya, Dewas KPK harus bisa mengingatkan para pimpinan mengenai prinsip kolektif kolegial itu.

"Kalau hal-hal yang sifatnya manajemen kelembagaan Dewas enggak bisa berperan, buat apa punya Dewas. Fungsi mereka kan termasuk awasi kebijakan pimpinan," katanya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya mengonfirmasi Firli mengenai arahan Presiden Jokowi. Namun Firli tak kunjung merespons pertanyaan yang diajukan kepadanya.