Sejumlah daerah mengeluhkan adanya ketimpangan suplai vaksin antara Jawa-Bali dengan daerah di luar dua pulau tersebut. Sementara pemerintah pusat menargetkan pemerataan vaksinasi untuk mengejar kekebalan komunal atau herd immunity selama PPKM Darurat.
Berdasarkan data distribusi vaksinasi yang ditunjukkan dalam presentasi Juru Bicara Vaksinasi dari Bio Farma Bambang Heryanto, lebih dari 50 persen stok vaksin yang ada dialokasikan untuk Jawa-Bali. Data tersebut dimutakhirkan per 15 Juli 2021.
Dalam data tersebut, total vaksin yang didistribusikan sebanyak 73.679.100 dosis. Dari jumlah tersebut 50.663.759 dosis di antaranya diberikan kepada daerah di Jawa Bali. Sementara 22.481.590 dosis lainnya di sebar ke seluruh daerah di luar Jawa Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alokasi vaksin terbanyak diberikan kepada Jawa Timur sebanyak 11.112.770 dosis. Lalu, DKI Jakarta sebanyak 10.424.830 dosis dan di Jawa Tengah sebanyak 8.101.790.
Sementara alokasi vaksin terendah diberikan kepada Kalimantan Utara sebanyak 151,600 dosis. Lalu, Papua Barat sebanyak 288.900 dosis, Bangka Belitung 342.760 dosis dan Gorontalo sebanyak 381.500 dosis vaksin.
Berikut beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang mengeluhkan ketidakmerataan distribusi vaksin:
Lampung
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan daerah yang dipimpinnya kekurangan stok vaksin sekitar 12.503 dosis vaksin.
Padahal, kata dia, Bandar Lampung merupakan pintu masuk dan keluar masyarakat dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera melalui Bakauheni yang memiliki potensi penularan sangat tinggi.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto juga mengatakan hal serupa. Fahrizal menyebut pihaknya bisa saja mempercepat laju vaksinasi di Lampung jika stok vaksin tercukupi.
"Kita masih kekurangan vaksin 12 juta dosis lebih. Ini [vaksinasi] bisa lakukan sebenarnya upaya maraton untuk mempercepat tapi persoalannya adalah jumlah dosis yang masih kita terima ini masih terbatas,"ujar Fahrizal dalam diskusi daring, Selasa (13/7).
Nusa Tenggara Timur
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Joef A Nae Soi menilai ada ketimpangan alokasi vaksinasi di dalam dan luar Pulau Jawa. Ia mengaku awalnya memahami alasan pemerintah memprioritaskan Pulau Jawa. Namun, ia juga tak memungkiri bahwa di luar Pulau Jawa juga daerah-daerah tak kalah membutuhkan vaksin.
"Kalau dihitung, memang penduduk lebih banyak di Jawa, tetapi kami di NTT juga sangat membutuhkan itu. Oleh sebab itu, saya mohon kepada pemerintah pusat tolong juga diperhatikan juga kami di Nusa Tenggara Timur, di daerah-daerah lain," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (9/7).
Josef mengatakan pada 7 Juli 2021, NTT sudah mendapatkan 4.000 vial vaksin dari pemerintah. Dengan demikian, jumlah vaksin yang telah diterima oleh NTT sebanyak 112.670 vial.
Menurut dia, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk memvaksin sekitar 4 juta warga NTT. Josef mengatakan, saat ini NTT tercatat memiliki 5 juta penduduk. Oleh sebab itu, untuk membentuk herd immunity, pihaknya menargetkan 4 juta penduduk NTT.
Sumatera Barat
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat sedikit. Ia membandingkan dengan pasokan vaksin Covid-19 untuk wilayah-wilayah di Pulau Jawa.
Mahyeldi menyebut Sumatera Barat baru menerima sekitar 1 juta dosis vaksin. Sekitar 900 ribu dosis telah disuntikkan ke warga di berbagai kabupaten/kota.
"Suplai vaksin kepada kita juga memang terjadi seperti yang Anda katakan, itu hanya kepada di Jawa," kata Mahyeldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (8/7).
Mahyeldi menyebut pihaknya telah dijanjikan sekitar 800 ribu dosis vaksin tambahan. Namun, kiriman itu belum kunjung sampai. Padahal, kata dia, Sumbar butuh sekitar 8 juta dosis vaksin untuk mewujudkan kekebalan komunal atau herd immunity. Jumlah itu diperlukan untuk menyuntik sekitar 4 juta warga.
Banjarmasin
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Machli Riyadi mengatakan pihaknya kehabisan stok vaksin Covid-19 untuk program vaksinasi umum atau tahap ketiga.
"Saat ini, stok vaksin kosong di Dinkes, belum dapat tambahan dari pemerintah pusat," ujar dia dikutip Antara, Selasa (13/7).
Pelaksanaan vaksinasi di Banjarmasin pun terpaksa harus ditutup untuk sementara waktu sampai suplai vaksin dari pusat tiba.
Palangkaraya
Kadis Kesehatan Kota Palangkaraya, Andjar Hari Purnomo menyebut stok vaksin COVID-19 di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mulai menipis. Hal ini membuat sejumlah Puskesmas di Kalteng tidak dapat melayani vaksinasi tahap pertama.
Andjar mengatakan pihaknya harus menunggu distribusi vaksin dari pemerintah pusat.
"Memang ada tapi menipis. Artinya, kalau kita melakukan vaksinasi beberapa hari akan habis. Berdasarkan informasi, akan datang vaksinnya dari pusat," ucap Andjar dikutip Antara, Selasa (6/7).
Berlanjut ke halaman berikutnya...