Longgar PPKM Level 4: Cegah Pembangkangan dan Bokek Negara

CNN Indonesia

Senin, 26 Jul 2021 12:06 WIB

Pemerintah dinilai hendak meredam amarah warga dan sudah tak memiliki banyak duit untuk bansos sehingga melonggarkan pelaksanaan PPKM Level 4. — Pemerintah juga dinilai mulai kehabisan anggaran untuk bantuan sosial selama PPKM Level 4. Ilustrasi (CNN Indonesia/ Adi Maulana)

Trubus menilai pelonggaran PPKM Level 4 dilakukan juga karena sumberdaya keuangan pemerintah yang mulai menipis. Ia menyebut pemerintah hampir kehabisan cara meminta warga di rumah karena anggaran jaring pengaman sosial mulai habis.

Keterbatasan anggaran ini juga sempat diakui Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma mengakui pemerintah tak bisa terus-menerus menyalurkan bantuan sosial. Ia menyebut dana yang dimiliki pemerintah terbatas.

"Menkeu Sri Mulyani kan utang lagi, ini mengindikasikan pemerintah sudah keteteran, kedodoran soal jaring pengaman sosial," ujar Trubus.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dihubungi terpisah, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyayangkan pelonggaran saat perpanjangan PPKM Level 4. Ia menyebut kebijakan itu kurang tepat karena penularan belum bisa dikendalikan.

"Melonggarkan sebenarnya belum memenuhi indikasi epidemiologi. Angka epidemiologi masih cukup tinggi, positivity rate masih stabil di atas 20 persen, demikian juga angka mortality rate yang cukup tinggi," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/7).

Lihat Juga :

33 Daerah Turun Status Level 3, Kini Boleh Buka Masjid & Mal

Kasus kematian akibat Covid-19 melonjak signifikan selama penerapan PPKM Darurat dan Level 4, atau mulai 3 sampai 25 Juli 2021. Beberapa kali kasus kematian harian pun pecah rekor.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, total kasus kematian selama pelaksanaan PPKM mencapai 23.745 orang. Rata-rata kematian Covid-19 dalam sehari tembus 1.032 orang.

Jumlah tersebut melonjak tinggi dibandingkan waktu sebelum pemberlakuan PPKM Darurat atau sepanjang 10 Juni-2 Juli. Dalam kurun waktu itu, total kematian sebesar 7.372 kasus.

Hermawan berpendapat pelonggaran sektor ekonomi rakyat bukan solusi. Kebijakan itu, katanya, justru berpotensi memicu kembali lonjakan kasus Covid-19.

Menurutnya, saat ini pemerintah harus berfokus pada penyaluran bantuan sosial. Jika bantuan tersalurkan dengan baik, maka masyarakat kelas bawah tidak perlu keluar rumah untuk mencari nafkah.

"Sampai kita betul-betul melihat efek secara signifikan. Agar tidak hanya pelandaian yang kita harapkan, tapi pemutusan mata rantai Covid-19," katanya.