Anies, Penanganan Pandemi dan Lonjakan Ngeri Delta Luar Jawa
CNN Indonesia
Sabtu, 31 Jul 2021 07:27 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi penanganan pasien virus corona di tenda darurat ketika terjadi lonjakan kasus (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --
Kasus virus corona (Covid-19) di Pulau Jawa disebut mulai landai setelah penerapan kebijakan PPKM Darurat hingga berlanjut pada PPKM Level 4. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengakui kasus di Jawa mulai melandai.
Namun masalahnya pandemi tak hanya terjadi dari Pulau Jawa. Kini giliran kasus di luar Jawa yang mulai melonjak naik. Kondisi penularan yang masih masif terjadi ini dinilai Jokowi karena virus corona varian delta yang lebih cepat menular kini sudah menginfeksi masyarakat.
"Angka-angka di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai, pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Inilah memang varian Delta ini sangat cepat sekali," kata Jokowi, Jumat (30/7).
Berdasarkan data harian Satgas Covid-19, DKI Jakarta termasuk daerah yang menunjukkan penurunan cukup tajam. Kerap menduduki sebagai daerah dengan tambahan kasus tertinggi, kemarin, Kamis (29/7), DKI berada justru di posisi keempat dengan tambahan kasus 3.845 di bawah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Masih pada hari yang sama, DKI Jakarta juga mencatat kasus sembuh yang tinggi yakni 11.425 sehari dan angka meninggal sebanyak 27 kasus. Terbaru pada Jumat (30/7) penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota turun menjadi 3.454 dengan kasus meninggal 43 dan kesembuhan 11.151 kasus.
Prestasi provinsi yang dipimpin oleh Anies Baswedan ini juga berlanjut pada tingginya angka testing Covid-19. Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan testing pada sebanyak 5.315.224 orang. Jumlah itu melebihi Provinsi Jawa Timur yang baru melakukan tes terhadap 2.037.213 warganya. Sementara Jawa Barat baru melakukan tes swab PCR terhadap 1.459.606 warganya.
Selain tracing, Jakarta juga membuka sejumlah rumah sakit darurat, dari mulai Wisma Atlet hingga sejumlah rumah susun. Belum lagi dukungan rumah sakit vertikal atau RSUP di bawah Kementerian Kesehatan, dan RSUD yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.
Dibantu dengan penerapan PPKM Darurat hingga Level 4, upaya-upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ternyata membawa hasil berupa pelandaian kasus konfirmasi positif Covid-19.
"DKI Jakarta meski masih ada beberapa kekurangan seperti BOR rumah sakit yang sempat penuh, tapi dari segi mitigasi (3T), dia yang terbaik di Indonesia," kata Epidemiolog Universitas Griffith, Dicky Budiman, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (30/7).
Namun seperti diketahui bersama, penanganan Covid-19 di Indonesia tak bisa hanya berkaca pada DKI Jakarta. Ada 33 provinsi lainnya yang juga mesti jadi fokus perhatian penanganan pandemi Covid-19.
Sementara tren perbaikan ditunjukkan Jakarta, tren peningkatan kasus kematian justru terjadi di luar Jawa-Bali. Kasus kematian tertinggi tercatat terjadi di Lampung, Kaltim, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa provinsi lainnya.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana menangani pandemi Covid-19 agar kasus Covid-19 menurun seperti yang terjadi di DKI Jakarta?
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menilai keberhasilan DKI Jakarta dalam menurunkan angka kasus positif harian tak bisa lepas dari faktor geografis. Misalnya sebagai Ibu Kota negara dan lebih dekat dengan pemerintah pusat.
Hal ini menjadi penyebab mengapa penerapan pembatasan mobilitas masyarakat seperti PPKM sangat terasa nyata di DKI Jakarta, namun terkesan longgar di daerah lain. Pembatasan mobilitas masyarakat juga membawa dampak baik pada penurunan kasus positif harian karena penularan terputus.
"Letaknya yang dekat pemerintah pusat bisa jadi faktor kenapa di DKI ada tren baik nih, ada penurunan kasus positif harian," kata Riris, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (30/7).
Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo juga menyampaikan fokus perhatian pemerintah pusat semestinya tidak hanya pada Ibu Kota Jakarta. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes atau Satgas Covid-19 juga harus bisa fokus pada daerah di luar Jawa-Bali.
Windhu mengatakan, pemerintah pusat mestinya bisa menjamin ketersediaan alat kesehatan di rumah sakit, memastikan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan, hingga kesiapan mitigasi di daerah termasuk 3T. Langkah-langkah persiapan tersebut dinilai sudah lebih dulu matang di Jakarta karena letak lebih cepat mendapat dukungan dari pusat.
Sementara di daerah, dukungan pusat baik itu bantuan sosial pada masyarakat atau bantuan alat kesehatan, hingga vaksin Covid-19 masih terhambat distribusi. Belum lagi Indonesia masih bergantung pada vaksin Covid-19 dari luar negeri.
"Maka dari itu penanganan pandemi Covid-19 di daerah harus mendapat campur tangan pusat, tugasnya bagaimana caranya supaya di daerah pengawasan protokol kesehatan ketat, distribusi vaksin merata, serta mendukung supaya enggak sampai terjadi penumpukan di rumah sakit," kata Windhu.
Dia juga menekankan bahwa pemerintah pusat mesti ekstra hati-hati jika ada daerah di luar Jawa-Bali dengan positivity rate di atas 10 persen. Pasalnya, semakin tinggi positivity rate, semakin besar pula kemungkinan pasien Covid-19 dirawat rumah sakit sehingga kemungkinan RS kolaps.
"Pemerintah pusat juga bisa intervensi supaya mobilitas masyarakat dibatasi ketat saat positivity ratenya di atas 10 persen. Kenapa? Karena itu bisa membuat RS kolaps, kasus positif banyak, yang sakit ke rumah sakit juga banyak," jelas Windu.
Vaksin Kurang di Daerah
Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta bisa dibilang tak pernah kurang. Didukung oleh sejumlah instansi baik negeri maupun swasta, tak pernah ada berita kekurangan stok vaksin di ibu kota seperti yang kerap terdengar dari daerah.
Data Kemenkes menyebut DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan jumlah warga yang divaksinasi baik dosis pertama maupun kedua. Warga yang sudah divaksin dosis satu mencapai 90,07 persen dari sasaran. Sementara yang sudah mendapat dosis dua 31,45 persen.
Meski kelangkaan vaksin Covid-19 tak bisa dilepaskan dari pengadaan asal luar negeri, pemerintah pusat dinilai semestinya bisa memberikan vaksin sesuai kebutuhan daerah. Dicky menjelaskan, pemerintah pusat seharusnya bisa memberikan vaksin Covid-19 pada kelompok rentan di setiap daerah.
Dalam hal ini, pendataan kelompok rentan dan kelompok penerima vaksin di daerah seharusnya dilakukan lebih dulu. Kemudian, ketersediaan vaksin Covid-19 diberikan sesuai dengan jumlah kelompok rentan terpapar di setiap daerah.
"Semestinya memang sesuai data kelompok rentan yang bisa divaksin, kemudian disesuaikan dengan jumlah vaksin yang ada, jadi enggak jomplang kekurangannya di daerah," ucap Dicky.
Selain itu, Dicky juga menekankan peran Pemda agar lebih tegas dalam penanganan pandemi Covid-19 dan berbasis pada keilmuan (saintifik). Menurutnya, hanya DKI Jakarta yang menunjukkan penanganan pandemi sesuai dengan saintifik.
"Kalau kita lihat data Covid-19 saja, di situs milik Pemprov DKI itu lengkap tidak seperti situs daerah lain. Memang penjabaran data yang paling mendekati keilmuan itu disajikan di situs Covid-19 DKI. Dari penyajian data saja kita sudah tahu mana yang mengikuti sains, mana yang tidak," ujar Dicky.
Kasus virus corona (Covid-19) di Pulau Jawa disebut mulai landai setelah penerapan kebijakan PPKM Darurat hingga berlanjut pada PPKM Level 4. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengakui kasus di Jawa mulai melandai.
Namun masalahnya pandemi tak hanya terjadi dari Pulau Jawa. Kini giliran kasus di luar Jawa yang mulai melonjak naik. Kondisi penularan yang masih masif terjadi ini dinilai Jokowi karena virus corona varian delta yang lebih cepat menular kini sudah menginfeksi masyarakat.
"Angka-angka di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai, pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Inilah memang varian Delta ini sangat cepat sekali," kata Jokowi, Jumat (30/7).
Berdasarkan data harian Satgas Covid-19, DKI Jakarta termasuk daerah yang menunjukkan penurunan cukup tajam. Kerap menduduki sebagai daerah dengan tambahan kasus tertinggi, kemarin, Kamis (29/7), DKI berada justru di posisi keempat dengan tambahan kasus 3.845 di bawah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Masih pada hari yang sama, DKI Jakarta juga mencatat kasus sembuh yang tinggi yakni 11.425 sehari dan angka meninggal sebanyak 27 kasus. Terbaru pada Jumat (30/7) penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota turun menjadi 3.454 dengan kasus meninggal 43 dan kesembuhan 11.151 kasus.
Prestasi provinsi yang dipimpin oleh Anies Baswedan ini juga berlanjut pada tingginya angka testing Covid-19. Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan testing pada sebanyak 5.315.224 orang. Jumlah itu melebihi Provinsi Jawa Timur yang baru melakukan tes terhadap 2.037.213 warganya. Sementara Jawa Barat baru melakukan tes swab PCR terhadap 1.459.606 warganya.
Selain tracing, Jakarta juga membuka sejumlah rumah sakit darurat, dari mulai Wisma Atlet hingga sejumlah rumah susun. Belum lagi dukungan rumah sakit vertikal atau RSUP di bawah Kementerian Kesehatan, dan RSUD yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.
Dibantu dengan penerapan PPKM Darurat hingga Level 4, upaya-upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ternyata membawa hasil berupa pelandaian kasus konfirmasi positif Covid-19.
"DKI Jakarta meski masih ada beberapa kekurangan seperti BOR rumah sakit yang sempat penuh, tapi dari segi mitigasi (3T), dia yang terbaik di Indonesia," kata Epidemiolog Universitas Griffith, Dicky Budiman, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (30/7).
Namun seperti diketahui bersama, penanganan Covid-19 di Indonesia tak bisa hanya berkaca pada DKI Jakarta. Ada 33 provinsi lainnya yang juga mesti jadi fokus perhatian penanganan pandemi Covid-19.
Sementara tren perbaikan ditunjukkan Jakarta, tren peningkatan kasus kematian justru terjadi di luar Jawa-Bali. Kasus kematian tertinggi tercatat terjadi di Lampung, Kaltim, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa provinsi lainnya.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana menangani pandemi Covid-19 agar kasus Covid-19 menurun seperti yang terjadi di DKI Jakarta?
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menilai keberhasilan DKI Jakarta dalam menurunkan angka kasus positif harian tak bisa lepas dari faktor geografis. Misalnya sebagai Ibu Kota negara dan lebih dekat dengan pemerintah pusat.
Hal ini menjadi penyebab mengapa penerapan pembatasan mobilitas masyarakat seperti PPKM sangat terasa nyata di DKI Jakarta, namun terkesan longgar di daerah lain. Pembatasan mobilitas masyarakat juga membawa dampak baik pada penurunan kasus positif harian karena penularan terputus.
"Letaknya yang dekat pemerintah pusat bisa jadi faktor kenapa di DKI ada tren baik nih, ada penurunan kasus positif harian," kata Riris, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (30/7).
Ilustrasi tenaga kesehatan khusus penanganan virus corona (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)
Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo juga menyampaikan fokus perhatian pemerintah pusat semestinya tidak hanya pada Ibu Kota Jakarta. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes atau Satgas Covid-19 juga harus bisa fokus pada daerah di luar Jawa-Bali.
Windhu mengatakan, pemerintah pusat mestinya bisa menjamin ketersediaan alat kesehatan di rumah sakit, memastikan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan, hingga kesiapan mitigasi di daerah termasuk 3T. Langkah-langkah persiapan tersebut dinilai sudah lebih dulu matang di Jakarta karena letak lebih cepat mendapat dukungan dari pusat.
Sementara di daerah, dukungan pusat baik itu bantuan sosial pada masyarakat atau bantuan alat kesehatan, hingga vaksin Covid-19 masih terhambat distribusi. Belum lagi Indonesia masih bergantung pada vaksin Covid-19 dari luar negeri.
"Maka dari itu penanganan pandemi Covid-19 di daerah harus mendapat campur tangan pusat, tugasnya bagaimana caranya supaya di daerah pengawasan protokol kesehatan ketat, distribusi vaksin merata, serta mendukung supaya enggak sampai terjadi penumpukan di rumah sakit," kata Windhu.
Dia juga menekankan bahwa pemerintah pusat mesti ekstra hati-hati jika ada daerah di luar Jawa-Bali dengan positivity rate di atas 10 persen. Pasalnya, semakin tinggi positivity rate, semakin besar pula kemungkinan pasien Covid-19 dirawat rumah sakit sehingga kemungkinan RS kolaps.
"Pemerintah pusat juga bisa intervensi supaya mobilitas masyarakat dibatasi ketat saat positivity ratenya di atas 10 persen. Kenapa? Karena itu bisa membuat RS kolaps, kasus positif banyak, yang sakit ke rumah sakit juga banyak," jelas Windu.
Vaksin Kurang di Daerah
Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta bisa dibilang tak pernah kurang. Didukung oleh sejumlah instansi baik negeri maupun swasta, tak pernah ada berita kekurangan stok vaksin di ibu kota seperti yang kerap terdengar dari daerah.
Data Kemenkes menyebut DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan jumlah warga yang divaksinasi baik dosis pertama maupun kedua. Warga yang sudah divaksin dosis satu mencapai 90,07 persen dari sasaran. Sementara yang sudah mendapat dosis dua 31,45 persen.
Meski kelangkaan vaksin Covid-19 tak bisa dilepaskan dari pengadaan asal luar negeri, pemerintah pusat dinilai semestinya bisa memberikan vaksin sesuai kebutuhan daerah. Dicky menjelaskan, pemerintah pusat seharusnya bisa memberikan vaksin Covid-19 pada kelompok rentan di setiap daerah.
Dalam hal ini, pendataan kelompok rentan dan kelompok penerima vaksin di daerah seharusnya dilakukan lebih dulu. Kemudian, ketersediaan vaksin Covid-19 diberikan sesuai dengan jumlah kelompok rentan terpapar di setiap daerah.
"Semestinya memang sesuai data kelompok rentan yang bisa divaksin, kemudian disesuaikan dengan jumlah vaksin yang ada, jadi enggak jomplang kekurangannya di daerah," ucap Dicky.
Selain itu, Dicky juga menekankan peran Pemda agar lebih tegas dalam penanganan pandemi Covid-19 dan berbasis pada keilmuan (saintifik). Menurutnya, hanya DKI Jakarta yang menunjukkan penanganan pandemi sesuai dengan saintifik.
"Kalau kita lihat data Covid-19 saja, di situs milik Pemprov DKI itu lengkap tidak seperti situs daerah lain. Memang penjabaran data yang paling mendekati keilmuan itu disajikan di situs Covid-19 DKI. Dari penyajian data saja kita sudah tahu mana yang mengikuti sains, mana yang tidak," ujar Dicky.
