Rangkuman Covid: Gejala Aneh di Jatim hingga Booster Pejabat
Program vaksinasi virus corona (covid-19) di Indonesia dimulai pada pertengahan Januari 2021. Target pemerintah untuk merampungkan vaksinasi 70 persen penduduk Indonesia di Desember masih dipertanyakan lantaran hingga saat ini capaian vaksin dosis pertama belum mencapai 50 persen.
Di tengah program vaksinasi yang diklaim terus digenjot, pemerintah mulai melakukan booster atau suntikan dosis ketiga vaksin covid-19 kepada tenaga kesehatan. Namun baru-baru ini muncul dugaan booster vaksin juga dilakukan oleh sejumlah pejabat di Tanah Air.
Sementara itu, sebaran varian delta B1617.2 yang dinilai berbahaya terus melonjak di Indonesia. Varian delta paling diwaspadai lantaran dinilai memiliki tingkat penularan yang tinggi dan agresif. Varian baru yang dikenal sebagai varian Mu juga tengah menjadi sorotan global, meskipun disebut tak seganas varian Delta.
CNNIndonesia.com telah merangkum peristiwa dan informasi perihal perkembangan kasus covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir, sebagaimana berikut.
Dugaan Booster Vaksin Pejabat di DKI
Koalisi Warga LaporCovid-19 menerima sejumlah aduan dari warga perihal dugaan pelaksanaan program vaksinasi virus corona dosis ketiga alias booster untuk kalangan pejabat dan aparat beserta keluarga mereka.
Co-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif menyebut pihaknya mendapat laporan perihal pesan WhatsApp yang ditujukan kepada beberapa orang untuk melakukan vaksin booster menggunakan vaksin Moderna untuk non-tenaga kesehatan di bilangan Jakarta Selatan.
Kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widiastuti mengatakan vaksinasi virus corona dosis ketiga alias booster hanya diberikan kepada para nakes. Hal itu disampaikannya untuk merespons sejumlah aduan dari warga yang diterima oleh LaporCovid-19 perihal dugaan vaksinasi dosis ketiga untuk pejabat di Jakarta.
"Kita merunut kebijakan dari pemerintah pusat bahwa booster dilakukan kepada tim dari kesehatan dan penunjang. (Sejauh ini) masih tim kesehatan untuk penunjang," kata Widyastuti kepada wartawan, Kamis (9/9).
Pemda Diminta Sanksi Warga Dapat Booster
Merespons aduan dugaan booster vaksin pejabat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menjatuhkan sanksi bagi sejumlah pihak non tenaga kesehatan (nakes) yang kedapatan melakukan vaksinasi booster.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut, segala bentuk pengawasan terkait pelaksanaan vaksinasi baik dosis 1 dan 2, serta booster merupakan kewenangan Pemda setempat. Pun ia kembali menegaskan bahwa vaksin booster saat ini hanya menyasar 1.468.764 nakes di Indonesia.
Lihat Juga :UPDATE CORONA 9 SEPTEMBER Kasus Covid Tambah 5.990 Pasien, Meninggal Dunia 334 Orang |
Fenomena CT Value Rendah di Surabaya
Tim Medis di rumah sakit darurat Covid-19 Surabaya, atau Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI), menemukan fenomena aneh dari sejumlah pasien yang tengah dirawat di sana. Mereka merupakan pasien dari kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru pulang ke Jawa Timur.
Penanggungjawab RSLI, Laksamana Pertama dr Ahmad Samsulhadi mengatakan salah seorang pasien itu menunjukkan hasil Cycle Threshold (CT) value yang sangat rendah, berada di angka 1,8. Dikhawatirkan hal itu merupakan tanda-tanda infeksi Covid-19 mutasi baru.
Kemenkes Tunggu Hasil Tes Warga Surabaya CT Value Rendah
Kemenkes masih menunggu hasil pemeriksaan spesimen dari kelompok PMI yang baru pulang ke Jawa Timur baru-baru ini. Pemeriksaan Whole Genome Sequence (WGS) dilakukan usai hasil CT value salah seorang pasien menunjukkan nilai sangat rendah, berada di angka 1,8.
Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, CT value rendah belum bisa menjadi acuan pasti bahwa pasien covid-19 terpapar atau melahirkan varian baru. Kemenkes sebelumnya menetapkan, apabila CT value bernilai di bawah 30, maka spesimen mereka akan diperiksa menggunakan WGS.