Pansus RUU IKN Bungkam soal Kunker ke Kazakhstan di Tengah Kerusuhan
Sebanyak tiga anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR RI bungkam terkait situasi kerusuhan yang terjadi di Kazakhstan di tengah kunjungan kerja (kunker) mereka.
Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia, serta dua anggota Pansus RUU IKN DPR, Achmad Baidowi dan Yanuar Prihatin yang diketahui menjadi rombongan dalam kunker tersebut tutup mulut saat ditanya soal situasi darurat dan hasil kunker mereka dari Kazakhstan.
Pun demikian dengan pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga bungkam saat ditanya apakah pihaknya mengeluarkan imbauan kepada anggota Pansus RUU IKN untuk pulang lebih dini setelah Kazakhstan dideklarasikan dalam keadaan darurat.
Kunker Pansus RUU IKN berlangsung sejak 2 hingga 5 Januari 2022. Kegiatan kunker ini berlangsung setelah Presiden Joko Widodo meminta seluruh masyarakat dan pejabat negara tak berpergian keluar negeri demi menghindari sebaran varian Omicron.
Menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, kunker Pansus RUU IKN DPR ke Kazakhstan merupakan undangan dari pemerintah yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"DPR ke sana (Kazakhstan) atas undangan pemerintah, itu bukan agenda kunker. Itu acara ke sana, karena Kazakhstan itu kan salah satu negara yang pernah pindah ibu kotanya berlangsung dengan baik, jadi Bappenas ke sana, mengundang DPR," kata Indra saat dihubungi, Senin (3/1).
Sementara itu dari lingkungan DPR, Fraksi PKS mengkritik kunker Pansus RUU IKN ke Kazakhstan tersebut. Anggota Pansus RUU IKN DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menyatakan waktu pelaksanaan kunker ke Kazakhstan tersebut tidak tepat.
Menurutnya, kunker itu juga dilaksanakan tanpa disertai tujuan yang terukur.
"Kami tidak setuju [kunker ke Kazakhstan]. Selain karena waktu yang tidak tepat, juga tujuan kunker belum terukur terkait RUU IKN," ucap Suryadi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (4/1).
Ia menyatakan, pembahasan RUU IKN seharusnya fokus pada kajian di dalam negeri lebih dahulu.
Terkait kerusuhan di Kazakhstan, Dubes RI di negara tersebut, Fadjroel Rachman, memastikan bahwa kondisi warga negara Indonesia (WNI) di sana aman aman walau sedang terjadi kerusuhan besar-besaran akibat protes kenaikan harga LPG.
"Alhamdulillah semua WNI kita dalam kondisi aman. Kami selalu berkoordinasi dan siap melayani semua WNI di Kazakhstan dan Tajikistan," ujar Fadjroel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/1) malam.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengunjuk rasa sudah menguasai bandara di Almaty, kota terbesar di Kazakhstan. Karena situasi kacau, pemerintah sampai-sampai mendeklarasikan status darurat nasional.
Kerusuhan besar-besaran ini juga menyebabkan kabinet pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Askar Mamin mengundurkan diri massal pada Rabu siang.
Demonstrasi sebenarnya sudah dimulai sejak pekan lalu di Provinsi Mangistau dan daerah lain di barat Kazakhstan. Pengunjuk rasa memprotes kenaikan harga LPG, yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan di kawasan barat negara itu.
Pemerintah sebenarnya sudah mengumumkan penurunan harga LPG pada pekan ini. Namun, tuntutan rakyat terlanjur meluas.
Mereka menolak andil mantan pemimpin Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, yang dinilai masih memegang pengaruh di pemerintahan.
Aksi pun sudah menjalar ke berbagai daerah lain di Kazakhstan. Demo kian rusuh ketika para pengunjuk rasa menyerbu dan membakar gedung-gedung pemerintah.
Aparat lantas berupaya menertibkan massa dengan menembakkan gas air mata dan melemparkan granat kejut ke arah demonstran.