Cilegon dan Gereja yang Tak Pernah Ada Saat Natal

Samperaja Manullang (46 tahun) berkali-kali gagal ibadah ke gereja sejak 2007 hingga hari ini. Ia dan istrinya harus rela putar balik karena ada masalah di perjalanan hingga lokasi gereja yang kejauhan.

"Di tengah jalan anak muntah, turun dari angkot. Kita gagal ibadah," kata Samperaja kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/12).

Saat itu ia tinggal di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) paling dekat dari rumahnya berjarak lebih dari 35 kilometer, itu pun tak di wilayah Cilegon, melainkan harus ke Kota Serang.

Cilegon juga dikenal sebagai kota industri, khususnya baja. Di wilayah ini, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memproduksi jutaan ton baja setiap tahunnya.

Lihat Juga : Polda Metro Kerahkan Penjinak Bom Amankan 1.385 Gereja di Jakarta

Jadwal ibadah di Gereja HKBP Kota Serang dimulai sejak pukul 08.00. Mau tak mau, setiap Minggu, ia harus sudah terjaga dari tidur sejak pukul 05.00 WIB.

"Jam 6 saya harus berangkat dari Merak. Bangun otomatis jam-jam 5, anak kita mandikan, segala macam itu, kadang masuk angin dia," ucap Samperaja.

Ia pun pindah ke Kecamatan Cilegon beberapa tahun setelahnya. Jarak dari rumah ke gereja ikut berkurang, jadi sekitar 25 kilometer. Saat itu, ia juga telah memiliki sepeda motor.

"Naik motor sekitar 40-50 menit," katanya.

Samperaja dan istri dikarunia seorang anak lagi pada 2009. Ketika itu, sekeluarga bonceng empat ke gereja menjadi rutinitas tiap minggu.

Tahun berganti, namun situasi di Cilegon masih sama saja. Tak ada gereja HKBP yang berdiri.

Lihat Juga : Rektor UIN Sebut SK Bupati Acuan Tolak Gereja di Cilegon Diskriminatif

Ifografis: Syarat-syarat Bangun Rumah Ibadah di Indonesia (CNNIndonesia/ Astari Kusumawardhani)

Rutinitas Keluarga Samperaja hanya bertahan selama beberapa tahun. Saat kedua anaknya beranjak besar, mereka sekeluarga kembali naik angkot untuk beribadah. Bertahan hingga kini.

Ongkos angkot dari rumahnya ke HKBP Serang sebesar Rp10 ribu. Sekali berangkat, keluarga kecil itu menghabiskan uang Rp40 ribu. Pulang pergi, sebesar Rp80 ribu.

"Rp80 ribu seminggu, sementara satu bulannya ada empat (hari) minggunya. Belum ketemu yang lima," kata dia.

Ongkos yang dikeluarkan akan bertambah jika ada kegiatan-kegiatan gereja selain Hari Minggu. Bagi seorang tukang tambal ban yang pendapatannya tak menentu, besaran uang yang dikeluarkan itu memberatkannya.

"Banyak uang yang harusnya bisa untuk keperluan lain. Hanya mau gereja kok sesusah itu," kata dia.

Situasi itu, juga dialami jemaat HKBP lainnya.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIES Jejak Anies Hapus Stigma Ayat dan Mayat Warisan Pilkada 2017

"Ada warga yang di daerah (Kelurahan) Suralaya sana, harus tiga kali naik angkot, karena engggak ada yang langsung. Kayak mau pulang kampung, bangun pagi-pagi takut terlambat pesawatnya," seloroh dia.

Kini, di perayaan natal 2023, Samperaja dan ribuan jemaat HKBP Cilegon lainnya akan tetap bepergian ke Serang. Samperaja mungkin akan menggunakan sepeda motor lantaran istri dan satu orang anaknya tengah berada di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

"Undang-undang dasar mengatur kebebasan beragama orang, itu sudah ada. Hanya jadi tanda tanya buat saya, itu ada hanya dibikin untuk dibaca pemerintah atau dijalankan," kata dia.

Baca halaman berikutnya: proses mentok di kelurahan...

"Tanah ini milik HKBP Maranatha Cilegon"

Plang bertuliskan kalimat tersebut ditempel di tembok yang membentengi sebidang tanah di daerah Cikuasa, Kelurahan Gerem, Cilegon. Lokasinya tepat di pinggir jalan raya.

Di tanah itu, rencananya akan dibangun Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Saat didatangi CNNIndonesia.com pada Jumat (23/12), akses gerbang masuk ke lokasi bidang tanah itu terlihat diblokade oleh sebuah bangunan.

Tak ada aktivitas apapun pada hari itu, hanya terlihat dua alat berat yang terparkir. Namun sejumlah aparat kepolisian sempat terlihat datang ke lokasi tersebut.

Pendeta Hotman, pimpinan jemaat HKBP Maranatha Cilegon mengatakan pihaknya sudah mengantongi persyaratan utama untuk pendirian gereja di tempat itu.

Lihat Juga : 12 Destinasi Wisata Yogyakarta Akan Dibanjiri Wisatawan Saat Nataru

Sejumlah syarat diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Syarat itu antara lain 90 daftar nama dan KTP dari jemaat pengguna rumah ibadat, 60 dukungan dari masyarakat setempat yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.

"Kita sudah dapatkan itu bahkan 70 dukungan masyarakat, minimal pengguna rumah ibadah 90 jemaat, kita saat ini Jemaat di Kota Cilegon 3.903 jiwa," kata Hotman.

Hingga saat ini, ia menyebut prosesnya mentok di pihak Kelurahan Gerem. Merujuk aturan, jika proses di Kelurahan selesai, pihak HKBP tinggal meminta rekomendasi tertulis dari Kemenag Kanwil Cilegon dan Forum Kerukukan Umat Beragama (FKUB).

Setelahnya panitia pembangunan rumah ibadah mengajukan permohonan kepada walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah.

Lihat Juga : 6 Destinasi Wisata Religi untuk Rayakan Natal di Indonesia

Pada September lalu, Wali Kota Cilegon Helmy Agustian sempat berkomentar soal polemik ini. Ia mengklaim proses perizinan pembangunan gereja masih berproses di tingkat kelurahan, belum sampai tingkat wali kota.

"Pertama, ini dalam proses, proses masih di tingkat kelurahan. Jadi belum pernah sampai di wali kota. Adapun yang kemarin diberikan kemarin itu informasi menjalankan proses," kata Helldy usai bertemu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Rabu (14/9).

CNNIndonesia.com telah meminta konfirmasi kepada Lurah Gerem, Rahmadi soal proses pendirian gereja HKBP. Namun yang bersangkutan menolak memberikan komentar.

"Ah saya gak mau komentar kalau masalah itu," kata Rahmadi ditemui di kantornya, Jumat.

[Gambas:Video CNN]