Salah satu poin dalam nota kesepahaman tersebut, yakni revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang salah satunya untuk mengakomodasi keterwakilan KIH dalam pimpinan alat kelengkapan dewan dengan menambah jumlah pimpinan komisi dan badan, menjadi batu sandungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah pasal dalam UU MD3 yang diusulkan KIH untuk direvisi adalah Pasal 74 ayat 3, 4, dan 5 mengenai tugas DPR, serta Pasal 98 ayat 6, 7, dan 8 mengenai tugas komisi. Usulan revisi pasal-pasal tersebut dilotarkan KIH menjelang finalisasi nota kesepahaman kedua kubu di kediaman Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Rabu (12/11).
ADVERTISEMENT
“Kalau semuanya on the track, kemungkinan akan segera paripurna. Kemudian apabila KMP dan KIH telah menyepakati semuanya, Senin kemungkinan KIH akan menyetorkan nama-nama anggotanya (untuk didistribusikan di alat-alat kelengkapan dewan) dan disahkan di paripurna,” ujar Agus.
Ia tidak mempermasalahkan batalnya rapat paripurna berulang kali. Menurut Agus, lebih baik kesepakatan damai KMP-KIH tertunda di awal ketimbang terjadi kekisruhan lagi di belakang.
“Karena dari awal sudah silang pendapat, semoga ke sana nanti akan mulus. Enggak apa-apa kesepakatan mundur sedikit asal ke depannya mulus. Daripada sekarang semua menerima separuh hati, terus nanti otot-ototan (bertikai) lagi. Komitmennya kan DPR dibangun secara solid,” kata Agus.