Fraksi-fraksi KMP Belum Setujui Revisi UU MD3

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang paripurna DPR yang rencananya akan diikuti oleh Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat belum juga terlaksana hingga saat ini, Jumat (14/11). Paripurna kembali ditunda karena KMP dan KIH belum menandatangani nota kesepahaman yang sesungguhnya sudah dirancang sejak awal pekan ini.

Salah satu poin dalam nota kesepahaman tersebut, yakni revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang salah satunya untuk mengakomodasi keterwakilan KIH dalam pimpinan alat kelengkapan dewan dengan menambah jumlah pimpinan komisi dan badan, menjadi batu sandungan.

Pilihan Redaksi Tiga Pola KIH Selamatkan Pemerintah Jokowi Kembali Meruncing, Islah KIH-KMP Tertunda Fadli Zon: UU MD3 Tak Bisa Diganggu Gugat Proses Damai KIH-KMP Masih Berjenjang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat menyatakan masih banyak legislator KMP yang belum menerima usul KIH untuk merevisi sejumlah pasal dalam UU MD3. “Dalam kesepakatan, ada tambahan komitmen untuk tugas kedewanan dan tugas komisi. Ini yang mesti digodok lagi. Anggota KMP masih bayak yang belum menerima tambahan ini,” kata dia di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/11).

Menurut ipar Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu, sejak Kamis kemarin hingga akhir pekan besok, KMP dan KIH akan terus menyosialisasikan usulan revisi UU MD2 ke fraksi-fraksi pendukung mereka.

Sejumlah pasal dalam UU MD3 yang diusulkan KIH untuk direvisi adalah Pasal 74 ayat 3, 4, dan 5 mengenai tugas DPR, serta Pasal 98 ayat 6, 7, dan 8 mengenai tugas komisi. Usulan revisi pasal-pasal tersebut dilotarkan KIH menjelang finalisasi nota kesepahaman kedua kubu di kediaman Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Rabu (12/11).

Agus berharap KMP dapat berunding kembali dengan KIH dalam waktu dekat. Apabila proses sosialisasi di kedua kubu berhasil, maka paripurna DPR akan digelar Senin pekan depan (17/11).

“Kalau semuanya on the track, kemungkinan akan segera paripurna. Kemudian apabila KMP dan KIH telah menyepakati semuanya, Senin kemungkinan KIH akan menyetorkan nama-nama anggotanya (untuk didistribusikan di alat-alat kelengkapan dewan) dan disahkan di paripurna,” ujar Agus.

Ia tidak mempermasalahkan batalnya rapat paripurna berulang kali. Menurut Agus, lebih baik kesepakatan damai KMP-KIH tertunda di awal ketimbang terjadi kekisruhan lagi di belakang.

“Karena dari awal sudah silang pendapat, semoga ke sana nanti akan mulus. Enggak apa-apa kesepakatan mundur sedikit asal ke depannya mulus. Daripada sekarang semua menerima separuh hati, terus nanti otot-ototan (bertikai) lagi. Komitmennya kan DPR dibangun secara solid,” kata Agus.