PAN Ingatkan Pelarangan Politik Uang Jelang Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan pusat Partai Amanat Nasional memerintahkan ke seluruh permusyawaratan wilayah dan cabang agar dapat memilih pimpinan daerah melalui muswil dan musda secara musyawarah dan mufakat. Perintah tersebut merupakan salah satu hal yang dihasilkan dari rapat kerja nasional (Rakernas) perdana PAN.

"PAN perintahkan agar pemilihan daerah, cabang semaksimal mungkin dengan musyawarah mufakat," ujar Ketua Instruktur Pengkaderan Nasional PAN Ahmad Farhan Hamid saat ditemui di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (7/5).

Farhan menyatakan adanya larangan keras untuk melakukan politik uang dalam pemilihan pimpinan partai di setiap tingkatan. Mantan Wakil Ketua MPR ini mengatakan siapapun yang tertangkap melakukan politik uang dapat didiskualifikasi dari pencalonan.

"Tidak boleh ada politik uang dalam pemilihan pimpinan partai, apabila ditemukan bukti, akan didiskualifikasi dari pencalonan," tegasnya.

Pilihan Redaksi PAN Pastikan KMP Tak Paksa Konsolidasi di Pilkada PAN Targetkan Menang 40 Persen di Pilkada 2015 KPU Tak Boleh Terjerumus ke Konflik Internal Parpol Bawaslu Sayangkan UU Pilkada Tak Atur Sanksi Pidana Pilkada Serentak Dinilai Rawan Timbulkan Konflik

Lebih lanjut, Farhan mengatakan politik uang tidak hanya dilarang dalam konteks Musyawarah Wilayah dan juga Musyawarah Daerah. Namun, larangan tersebut juga diberlakukan jelang diselenggarakannya pilkada serentak yang akan dimulai pendaftarannya pada Juli mendatang.

"Baik DPW dan DPD tidak boleh mengambil uang satu rupiah pun, dari calon kepala daerah, di luar kepentingan kampanye," ungkap Farhan. "Tidak boleh ada uang perahu, uang pendaftaran," tegasnya.

Menurutnya, cara tersebut merupakan salah satu cara yang diterapkan di internal partai berlambang matahari terbit ini untuk menumbuhkan prinsip berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain, lanjut Farhan, PAN melakukan rekrutmen kepala daerah yang lebih bermartabat.

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa dana pilkada serentak bisa meningkat lantaran ada empat item yang membebani seperti debat publik terbuka pasangan calon, bahan kampanye mulai dari selebaran pamflet, poster, alat peraga, umbul-umbul dan sejumlah iklan komersial lain.

Menurut analisis dan riset Centre For Budget Analysis (CBA), yang membuat dana pilkada  meningkat adalah honor penyelenggara pilkada yaitu KPU. Biasanya, pihak KPU selalu membentuk kelompok kerja untuk meningkatkan penghasilan pribadi mereka. “Dengan banyaknya terbentuknya pokja, maka negara harus membayar honor kepada KPU, dan semakin boros, serta dana pilkada bisa jadi bengkak,” kata Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada CNN Indonesia, Kamis (7/5).

Untuk itu, ujar Uchok, agar anggaran pilkada tidak membengkak maka seharusnya Kementerian Dalam Negeri melarang KPU membentuk pokja apapun dalam internal KPU. Selain itu Kemendagri juga harus mengurangi jumlah anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada setiap TPS yang tadinya tujuh orang menjadi empat orang agar bisa penghematan anggaran. (obs)