Golkar Ical: Jokowi Memang Sudah Seharusnya Bahas Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Firman Soebagyo mengatakan bahwa memang sudah seharusnya Presiden Joko Widodo ikut secara langsung membahas persoalan pemilihan kepala daerah serentak bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Permasalahan pilkada, ujar Firman, merupakan tanggung bersama antara DPR dan pemerintah, termasuk Presiden.

“Presiden Jokowi memang perlu ikut membicarakan langsung dengan DPR dalam bentuk rapat konsultasi,” kata Firman kepada CNN Indonesia, Jumat (15/5).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menekankan pentingnya Jokowi selaku kepala negara dan pemerintahan untuk membicarakan pilkada yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius. “Agar nantinya terwujud pilkada yang adil, jujur, dan demokratis,” ujar Firman.

Pilihan Redaksi Revisi UU Pilkada Bakal Ganggu Tahapan Pilkada Serentak Yasonna Sebut Kisruh Golkar dan PPP Bikin Kinerjanya Anjlok Kedepankan Hak Rakyat, PDIP Tolak Revisi UU Pilkada KPU Cemas Pilkada Serentak Terhambat Revisi UU Polemik Pilkada, DPR-Pemerintah Rapat Pembakuan Peraturan

Firman menyesalkan sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menolak usulan revisi terbatas Undang-Undang Pilkada. Dalam rapat Panitia Kerja Komisi II DPR bersama Kemendagri beberapa waktu lalu dihasilkan rekomendasi untuk dapat menggunakan hasil pengadilan terakhir sebagai landasan pengajuan calon kepala daerah. Hal tersebut berkaitan dengan kemungkinan tidak bisa ikutnya partai politik yang mengalami konflik internal dualisme kepengurusan, yaitu Partai Golkar dan PPP, dalam pilkada serentak tahun ini.
(Baca: Siapa Wakili Golkar jika Pakai Putusan Pengadilan Terakhir?)

“Mendagri tidak boleh menolak revisi terbatas UU Pilkada, itulah seharusnya Kemendagri jangan diisi oleh orang dari partai politik,” ujar Firman yang juga menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum. (Baca: Mendagri Tegaskan Lagi Tak Setuju Revisi UU Pilkada)

Revisi, tutur politikus Golkar kubu Aburizal Bakrie ini sangat diperlukan untuk memberi payung hukum bagi partai yang bersengketa agar bisa ikut dalam pilkada serentak yang akan digelar Desember mendatang.

Sebelumnya pimpinan Dewan menganggap perlunya Presiden Jokowi membahas masalah pilkada sebagai tindak lanjut dari kebuntuan polemik pilkada. (Baca: DPR akan Rapat Bersama Presiden Jokowi Soal Pilkada)

“Jangan sampai partai politik yang memiliki suara lebih banyak di DPR tapi malah tidak bisa mengikuti pilkada,” ujar Firman. “Jangan kami dirugikan oleh KPU dan Kemendagri,” lanjut anggota DPR dari dapil Jawa Tengah III ini.

Rencananya, Presiden Jokowi akan membicarakan permasalahan pilkada dengan pimpinan DPR pada Senin pekan depan (18/5). Rapat tersebut rencananya bakal digelar di Istana Negara.

(obs)