Sikap Demokrat di Dana Aspirasi Tegaskan Politik Dua Kaki SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- DPR telah resmi mengusulkan dana aspirasi untuk dimasukan dalam APBN 2016, kemarin Selasa (23/6). Salah satu yang menjadi sorotan adalah sikap politik yang diambil oleh Partai dan Fraksi Demokrat.

Saat konferensi pers yang digelar di ruang Fraksi Demokrat pada Selasa (16/6) atau seminggu sebelum paripurna itu, Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono tidak memberikan kepastian sikap politik fraksi yang dipimpinnya atas dana aspirasi.

Putra bungsu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyatakan meminta pemerintah memberi penjelasan mengenai posisinya dalam masalah ini. Terlebih, dalam ucapannya, "Ada fakta objektif adanya kelesuan ekonomi dan menurunnya daya beli rakyat yang membutuhkan prioritas kebijakan pemerintah.” (Baca juga: Jokowi Tak Setuju Dana Aspirasi DPR Rp 11 Triliun)

Pilihan Redaksi Tim Dana Aspirasi Minta Pemerintah Jangan Tolak Sekarang Ical Dukung Dana Aspirasi agar Anggota DPR Perjuangkan Daerah PDIP Tak Perlu Lobi Jokowi untuk Tolak Dana Aspirasi Menteri Andrinof: Dana Aspirasi DPR Tak Sesuai Aturan

Kemudian dia mengatakan partainya menghargai gagasan bahwa tiap anggota DPR wajib memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Tetap, sebagai penutup, dia menegaskan bahwa fraksinya menunggu bagaimana penjelasan dan sikap pemerintah atas hal ini.

Saat paripurna yang memutuskan pengusulan dana aspirasi tersebut, Fraksi Demokrat tidak menyampaikan sikap resmi sebagaimana yang setidaknya disampaikan oleh Ibas - begitu Edhie Baskoro Yudhoyono disapa - saat konferensi pers. Ini berbeda dengan Fraksi PDIP, NasDem atau Hanura.

Fraksi PDIP sebelumnya sempat terpecah antara ada yang setuju dan tidak dengan dana aspirasi. Namun ketika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak setuju atas dana aspirasi dengan alasan merusak sistem ketatanegaraan, Fraksi PDIP tegas menolak. Dan itu disampaikan di paripurna. NasDem  menjadi yang paling awal menolak dana aspirasi, dilanjutkan oleh Hanura. Sikap resmi penolakan itu juga mereka sampaikan di paripurna.

Politisi Demokrat yang kontroversial Ruhut Sitompul hanya memberikan penjelasan singkat soal sikap Fraksi Demokrat di paripurna dana aspirasi. “Yang tidak menyampaikan interupsi kan bukan berarti setuju dengan dana aspirasi.” (Baca juga: Ketua KPK: Dana Aspirasi Rp 11 Triliun Jadi Alat Politik DPR)

Dan benar saja, usai paripurna yang menyapakati usulan dana aspirasi, Fraksi Demokrat menyebar rilis atas nama Tim Juru Bicara Partai Demokrat yang isinya meolak dana aspirasi per orang Rp 20 miliar atau total Rp 11,2 triliun per tahun. Namun, ada lanjutannya, “Pernyataan ini semata-mata terbatas dan tidak menghalangi pembahasan lebih lanjut mengenai usulan dana aspirasi." (Baca juga: Dana Aspirasi akan Membuat Pemerintah Disandera DPR)

Tak lama berselang, SBY melalui Twitternya @SBYudhoyono membantah bahwa partainya, anaknya, tidak segaris dengan dirinya soal dana aspirasi. Perlu saya tegaskan, sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai ‘jatah anggaran’ anggota DPR untuk daerah pemilihannya,” kata SBY. Lalu SBY menjelaskan lima hal yang harus bisa dijawab DPR dan pemerintah soal dana aspirasi. Jika tidak bisa dijawab, SBY menyatakan Partai Demokrat akan menolak dana aspirasi.

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai apa yang dilakukan oleh Partai dan Fraksi Demokrat soal dana aspirasu hanyalah menegaskan gaya politik SBY yang bermain di dua kaki. “Ini hanya mengonfirmasi gaya politik SBY yang mengambang, main di dua kaki,” katanya saat berbincang dengan CNN Indonesia, kemarin.

Ini bukan kali pertama SBY bergaya politik mengambang alias bermain di dua kaki. Saat polemik pilkada apakah tetap langsung atau dipilih DPR, Demokrat dan SBY juga demikian. SBY memberikan catatan panjang soal ini kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi tetap dia tidak memutuskan pilihan Demokrat, pilihan langsung atau lewat DPRD.

“Demokrat menunggu di saat terakhir, siapa yang paling kuat. Opini publik atau proses politik di DPR. SBY akan cenderung ikut yang dominan,” katanya. (Baca juga: Restu Jokowi: Penentu Lolos Tidaknya Dana Aspirasi Rp 11,2 T)

Menurut Yunarto, sikap politik mengambang dan bermain di dua kaki ini, selain upaya SBY untuk mendapatkan simpati publik juga tak lepas dari sikap SBY yang cenderung lamban dan peragu. Sikap yang tercermin jelas di cara berpolitik Demokrat.

BACA FOKUS: Duit Aspirasi di Tangan Jokowi (hel)