Prabowo Tentukan Izin Kader Gerindra Tugas Luar Negeri
Abraham Utama | CNN Indonesia
Senin, 07 Sep 2015 17:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Fraksi Gerindra di DPR Desmond J Mahesa, mengatakan partainya memiliki peraturan khusus terkait perjalanan dinas keluar negeri. Desmond berkata, anggota fraksi Gerindra di parlemen wajib meminta izin kepada Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Prabowo Subianto.
Desmond menuturkan, begitu menerima surat izin dinas keluar negeri, Prabowo tidak akan langsung mengabulkannya. "Dia selalu mengatakan, pergi keluar negeri itu urgensinya apa," ucap Desmond di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/9).
Desmond ini keluar untuk menanggapi kepergian Wakil Ketua DPR Fadli Zon, ke Amerika Serikat. Fadli yang merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra bertemu dengan bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.
Desmond menuturkan, posisinya sebagai anggota partai biasa membuatnya tidak dapat berkomentar lebih panjang terkait persoalan Fadli. Meski demikian ia berkata, siapapun yang melanggar instruksi pimpinan partainya pasti akan mendapatkan sanksi.
Siang tadi, Majelis Kehormatan DPR mengadakan rapat untuk membahas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadli dan Ketua DPR Setya Novanto di Amerika Serikat.
"Kami putuskan kasus ini ditindaklajuti tanpa ada pengaduan. Dalam peraturan kode etik 1/2015, ketika sebuah isu sudah menjadi perhatian publik, MKD wajib menindaklanjutinya," ungkap anggota MKD dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding.
Mengutip pasal 3 aturan kode etik anggota DPR, Sudding berkata, anggota dewan wajib menjaga perilaku dalam bertindak dan bertutur kata. Sudding menjelaskan, MKD akan memeriksa apakah tindakan Fadli dan Setya benar-benar merendahkan integritas dan citra anggota dewan atau tidak. (pit)
Desmond menuturkan, begitu menerima surat izin dinas keluar negeri, Prabowo tidak akan langsung mengabulkannya. "Dia selalu mengatakan, pergi keluar negeri itu urgensinya apa," ucap Desmond di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/9).
Desmond menuturkan, posisinya sebagai anggota partai biasa membuatnya tidak dapat berkomentar lebih panjang terkait persoalan Fadli. Meski demikian ia berkata, siapapun yang melanggar instruksi pimpinan partainya pasti akan mendapatkan sanksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami putuskan kasus ini ditindaklajuti tanpa ada pengaduan. Dalam peraturan kode etik 1/2015, ketika sebuah isu sudah menjadi perhatian publik, MKD wajib menindaklanjutinya," ungkap anggota MKD dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding.
Mengutip pasal 3 aturan kode etik anggota DPR, Sudding berkata, anggota dewan wajib menjaga perilaku dalam bertindak dan bertutur kata. Sudding menjelaskan, MKD akan memeriksa apakah tindakan Fadli dan Setya benar-benar merendahkan integritas dan citra anggota dewan atau tidak. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK