Jakarta, CNN Indonesia -- Tertutupnya persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto memicu reaksi negatif dari publik, tak terkecuali politikus Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syadzily, menilai MKD DPR tak lagi memperhatikan aspirasi masyarakat.
“MKD seakan-akan buta dan tuli dengan menggelar sidang Ketua DPR secara tertutup. MKD tak mau mendengar suara rakyat,” kata Ace kepada CNN Indonesia.com, Selasa (8/12).
Ace yang merasa sangat geram dengan MKD juga menganggap para anggota MKD tak menghargai suara para tokoh yang menuntut agar sidang MKD digelar secara terbuka, transparan, dan objektif. “Dari mulai tokoh Muhammadiyah Syafii Maarif, tokoh NU Said Aqil Said Aqil Siradj sampai suara Mahfud MD tak MKD dengar,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bekas anggota Komisi VIII DPR itu menyatakan seharusnya MKD bisa melihat dan mendengar suasana kebatinan rakyat karena persidangan etik yang digelar kemarin menyangkut pemimpin wakil rakyat di parlemen.
“MKD, yang katanya mulia, malah seperti tidak bisa menjaga kehormatan lembaganya, justru cenderung melecehkan martabat dan etika anggota dewan,” tutur Ace.
Anggota MKD, lanjut dia, tak punya sikap untuk memuliakan dirinya untuk menjunjung tinggi etika sebagai anggota DPR.
Menurut Ace lobi politik yang dilakukan Setya Novanto memang sah-sah saja namun persoalannya anggota MKD dalam perkara tersebut dituntut masyarakat luas agar terbuka dan menegakkan etik.
Dengan digelarnya sidang secara tertutup, tambah Ace, maka semakin muncul kecurigaan dari publik terhadap MKD. “MKD kalau seperti itu malah tambah tidak bisa dipercaya oleh masyarakat,” ujar dia.
Senada dengan Ace, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menyatakan bahwa dalam konteks pemeriksaan Setya Novanto seharusnya MKD memberlakukan hal yang sama sebagaimana Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
“Harusnya terbuka juga, transparan, tidak boleh berlaku timpang,” kata Sirajuddin kepada CNN Indonesia.com, Selasa (8/12).
Justru, ujar dia, pokok utama laporan ke MKD itu ditujukan untuk Ketua DPR Setya Novanto. “Seyogyanya Setya Novanto harus gentlemen, sebagaimana pernyataannya selama ini bahwa beliau tidak pernah melakukan pencatutan nama kepala negara,” tutur Sirajuddin.
Menurutnya, bila momentum pemeriksaan Setya oleh MKD digelar terbuka untuk umum maka bisa dijadikan titik awal buat Setya untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan dirinya. “Kalau dia merasa tidak bersalah, dia harusnya jauh lebih berani untuk sidang terbuka,” tegasnya.
(obs)