Formappi Dukung Kocok Ulang Pimpinan DPR RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Peniliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpendapat parlemen harus melakukan kocok ulang pimpinan DPR. Hal itu disampaikannya menyikapi mundurnya Politikus Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Setya mengundurkan diri jelang Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan perkara etik yang dilakukannya. Setya diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi memuluskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua.

Lucius menilai kocok ulang perlu dilakukan sebagai langkah evaluasi performa kepemimpinan saat ini, yang dulunya dipilih secara paket. "Setya Novanto jelas-jelas mempunyai bukti dugaan pelanggaran kode etik. Tapi satu dua pimpinan begitu ngotot tidak ada dugaan pelanggaran oleh Setya Novanto," ujar Lucius di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Selasa (22/12).

"Bagaimana DPR dipimpin orang yang sulit melihat pelanggaran etik di antara rekannya?" ucapnya.

Pilihan Redaksi PAN: Pergantian Ketua DPR Momentum Mengembalikan Marwah Dewan Setya Novanto Menunggu Giliran Dipanggil Kejaksaan Di Balik Mundurnya Setya Novanto Pansus Freeport Dianggap Tak Bermanfaat

Selama setahun terakhir, dia mengatakan pimpinan DPR RI hanya memberikan drama-drama kepada masyarakat. Termasuk kasus-kasus dan perilaku tidak etis beberapa pimpinan DPR. Periode 2014-2019, DPR awalnya dipimpin Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN) dan Agus Hermanto (Demokrat).

Selain itu, DPR baik pimpinan bahkan sekretariat juga disibukkan hanya untuk menyelamatkan Setya Novanto. Mulai dari perkara hadirnya di kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga pertemuannya dengan Bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Pimpinan DPR lainnya seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah turut pasang badan untuk Setya dalam perkara ini. Sebelumnya, Fadli meyakini Setya tidak melakukan lobi dengan mengatasnamakan pimpinan pemerintahan. Sementara Fahri, menandatangani pemberhentian Anggota MKD Akbar Faisal jelang sidang putusan perkara etik Setya Novanto.

"Dpr akan rusak jika diisi pimpinan yang sibuk merasionalisasi tindakannya sendiri di mata publik. Ada kepentingan untuk mengevaluasi serius pimpinan," kata Lucius. (pit/pit)