Qualcomm Bayar Denda Rp 12,3 Triliun ke Tiongkok
Aditya Panji | CNN Indonesia
Selasa, 10 Feb 2015 10:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Produsen prosesor Qualcomm menyatakan setuju membayar denda kepada pemerintah Tiongkok sebesar US$ 975 juta atau sekitar Rp 12,3 triliun untuk mengakhiri penyelidikan dalam dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat.
Kesepakatan ini juga termasuk menurunkan biaya lisensi paten kepada para perusahaan teknologi di China yang mengadopsi teknologi Qualcomm. Perusahaan juga setuju memperbaiki praktik perizinan lisensi paten, meskipun mereka tidak punya rencana untuk mengubah model bisnis.
Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (National Development and Reform Commission/NDRC) merupakan pihak yang menyelidiki kasus ini. Lembaga ini aktif bertemu dengan Presiden Qualcomm, Derek Aberle dan tim.
NDRC menduga Qualcomm telah menyalahgunakan posisinya dalam pasar telekomunikasi nirkabel, di mana banyak produsen ponsel dan komponen setempat yang memakai paten teknologi milik Qualcomm.
Selain Qualcomm, setidaknya ada 30 perusahaan asing yang sedang dalam pengawasan regulator karena dugaan melanggar undang-undang anti-monopoli di Tiongkok. Microsoft salah satu di antaranya.
Sejumlah kritikus mengatakan undang-undang yang disahkan tahun 2008 itu dipakai untuk menargetkan perusahaan asing.
Dalam sebuah konferensi internet dunia, Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, mengatakan kepada CEO Qualcomm, Paul Jacobs, bahwa peluang bisnis di Tiongkok masih jauh lebih besar daripada tantangan yang dihadapi Qualcomm saat ini.
Qualcomm telah melakukan investasi besar di Tiongkok dengan segudang mitra yang menggunakan teknologi mereka. Pada Juli 2014, Qualcomm telah bermitra dengan Semiconductor Manufacturing International, pembuat prosesor besar di Tiongkok, untuk memproduksi prosesor seri Snapdragon.
Perusahaan asal San Diego, California, itu juga berinvestasi sebesar US$ 150 juta untuk perusahaan rintisan di Tiongkok dalam mendorong pertumbuhan teknologi internet, e-commerce, semikonduktor, pendidikan, dan kesehatan. (adt/adt)
Kesepakatan ini juga termasuk menurunkan biaya lisensi paten kepada para perusahaan teknologi di China yang mengadopsi teknologi Qualcomm. Perusahaan juga setuju memperbaiki praktik perizinan lisensi paten, meskipun mereka tidak punya rencana untuk mengubah model bisnis.
Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (National Development and Reform Commission/NDRC) merupakan pihak yang menyelidiki kasus ini. Lembaga ini aktif bertemu dengan Presiden Qualcomm, Derek Aberle dan tim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Qualcomm, setidaknya ada 30 perusahaan asing yang sedang dalam pengawasan regulator karena dugaan melanggar undang-undang anti-monopoli di Tiongkok. Microsoft salah satu di antaranya.
Dalam sebuah konferensi internet dunia, Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, mengatakan kepada CEO Qualcomm, Paul Jacobs, bahwa peluang bisnis di Tiongkok masih jauh lebih besar daripada tantangan yang dihadapi Qualcomm saat ini.
Qualcomm telah melakukan investasi besar di Tiongkok dengan segudang mitra yang menggunakan teknologi mereka. Pada Juli 2014, Qualcomm telah bermitra dengan Semiconductor Manufacturing International, pembuat prosesor besar di Tiongkok, untuk memproduksi prosesor seri Snapdragon.
Perusahaan asal San Diego, California, itu juga berinvestasi sebesar US$ 150 juta untuk perusahaan rintisan di Tiongkok dalam mendorong pertumbuhan teknologi internet, e-commerce, semikonduktor, pendidikan, dan kesehatan. (adt/adt)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK