Uber Cium Motif Tersembunyi di Balik Penolakan Organda
Sabtu, 20 Jun 2015 11:55 WIB
Unit taksi uber yang berhasil dijebak oleh Organda DKI Jakarta sebanyak lima unit taksi uber dengan rincian 4 unit toyota avanza dan 1 unit toyota innova untuk dibawa dan diamankan ke Direskrimsus Polda Metro Jaya, Jumat (19/6).
Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta menolak keberadaan Uber karena dianggap tak sesuai aturan. Uber melihat ini dengan cara yang berbeda.
Bagi Uber, mereka sudah memenuhi segala aturan untuk layak beroperasi. Mulai dari kewajiban membayar pajak, hingga pembuatan kantor yang mempekerjakan karyawan dari Indonesia.
"Soal pajak, kami membayar seluruh pajak di semua tempat kami beroperasi. Kami juga memastikan bahwa pengemudi mendapatkan 80 persen dari setiap transaksi," kata Direktur Komunikasi Uber Kawasan Asia Selatan dan India, Karun Arya.
Jadi, menurut Uber, mereka sudah memenuhi semua kewajiban agar bisa beroperasi di Jakarta. Namun Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakata, Shafruhan Sinungan mengaku keberadan dengan kehadiran Uber.
Shafruhan menilai keberadaan taksi Uber ini sudah meresahkan para pengusaha taksi legal karena adanya perbedaan tarif. Selain itu, taksi Uber dinilai melanggar aturan pemerintah, seperti UU Transportasi dan UU Perseroan. Dampaknya, taksi tersebut bisa merugikan operasional angkutan umum yang beroperasi secara legal di DKI Jakarta.
Seakan tak terima dengan pernyataan Shafruhan, Uber menegaskan bahwa mereka akan merespons penolakan yang terjadi di Jakarta.
"Kamu tahu siapa ketua Organda itu, ia adalah salah satu direktur express (perusahaan taksi). Ini menarik, apakah ada motif yang berbeda?," kata Arya melalui sambungan telepon.
(eno/eno)
Bagi Uber, mereka sudah memenuhi segala aturan untuk layak beroperasi. Mulai dari kewajiban membayar pajak, hingga pembuatan kantor yang mempekerjakan karyawan dari Indonesia.
"Soal pajak, kami membayar seluruh pajak di semua tempat kami beroperasi. Kami juga memastikan bahwa pengemudi mendapatkan 80 persen dari setiap transaksi," kata Direktur Komunikasi Uber Kawasan Asia Selatan dan India, Karun Arya.
Shafruhan menilai keberadaan taksi Uber ini sudah meresahkan para pengusaha taksi legal karena adanya perbedaan tarif. Selain itu, taksi Uber dinilai melanggar aturan pemerintah, seperti UU Transportasi dan UU Perseroan. Dampaknya, taksi tersebut bisa merugikan operasional angkutan umum yang beroperasi secara legal di DKI Jakarta.
Seakan tak terima dengan pernyataan Shafruhan, Uber menegaskan bahwa mereka akan merespons penolakan yang terjadi di Jakarta.
"Kamu tahu siapa ketua Organda itu, ia adalah salah satu direktur express (perusahaan taksi). Ini menarik, apakah ada motif yang berbeda?," kata Arya melalui sambungan telepon.
(eno/eno)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK