Tanpa Bentuk Usaha Tetap, Google dkk Terancam Diblokir

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan penyedia konten atau over the top (OTT) seperti Facebook, WhatsApp, Netflix, Twitter dan lainnya bisa diblokir jika tidak menyanggupi aturan yang ditetapkan Kemkominfo pada Maret 2016.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, menyatakan sikap tegas kepada semua penyedia layanan over the top (OTT) yang beroperasi di Indonesia. Semua harus berbentuk usaha tetap (BUT) jika ingin melanjutkan layanannya.

Lihat juga: Maret, Menkominfo Rilis Aturan PSE untuk Google, Netflix dkk

Aturan ini rencananya akan efektif mulai Maret 2016. Dan bagi siapa saja yang melanggar, bakal terancam diblokir pemerintah melalui operator.

"Ada sanksi, dan bisa dicabut kalau bandel. Tapi pemerintah melakukan akan friendly approach ajak duduk baik-baik dikasih tahu," kata Rudiantara di Kantor Staf Presiden.

Aturan ini akan berlaku semua penyelenggara OTT, dan kabarnya Facebook, Google dan Twitter sudah menyetujui aturan tersebut.

Lihat juga: Rudiantara: Aturan PSE Google Demi Konsumen Indonesia

Pilihan Redaksi Menkominfo: Ada Tiga Batas Investasi Asing di E-commerce Harapan Bos Gojek Soal Kunjungan Jokowi ke Silicon Valley Jokowi Minta Ahli IT Indonesia di Silicon Valley Pulang Lagu Indonesia Raya Sambut Jokowi di Kantor Twitter

"Sudah dibicarakan waktu ke silicon valley, mereka menyanggupi," lanjut Rudiantara.

Aturan itu diharapkan bisa membuat pemerintah mendapat pemasukan pajak dari pemain asing yang selama ini bebas beroperasi. Baru-baru ini Uber dan Neflix adalah contoh pemain OTT yang tengah disorot.

Rudiantara juga mengatakan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bertujuan untuk melindungi pengguna jasa internet Indonesia.

Rudiantara menjelaskan selama ini jika ada komplen dari pengguna jasa internet selalu dilempar ke Kominfo atau operator. Padahal, keluhan itu bisa disampaikan langsung ke kantor yang bersangkutan.

"Misalnya kayak Netflix. Kalau ada komplain ke mana konsumer mengadu coba," kata Rudiantara.

Tidak hanya itu, adanya kantor berbadan hukum dari penyedia layanan internet bisa memberikan jaminan atas adanya proteksi data bagi pengguna jasa mereka di Indonesia.

"Misalnya, selama ini Gmail pakai data kita dan kita kasih semua data ke sana. Terus mau diapain? Mereka tahu karakter pengguna. Nah, kalau diberikan keluar bagaimana," kata Rudiantara.

Oleh karena itu, adanya status badan hukum pada penyedia layanan internet seperti Google, Facebook, Twitter, Whatssap, Path ataupun Netflix diharapkan bisa menjamin adanya proteksi data atas pengguna jasa internet di Indonesia.

(eno/tyo)