"Semua orang sebenarnya berhak mendapatkan layanan ini dan memiliki kemungkinan," jelas Danu Wicaksana, CEO T-Cash, dalam konferensi persnya, di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).
Danu melanjutkan bahwa batas waktu peminjam hanya bisa dilakukan selama satu bulan. Pun bunga yang diberikan akan lebih besar dari jenis pinjaman lain. Keuntungan yang ditawarkan adalah pencairan yang bisa dilakukan segera.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk penerimaan maupun penolakan pinjaman akan diotorisasi berdasarkan jejak (history) perilaku pengguna T-Cash. Pangujian dilakukan menggunakan uji kelayakan menggunakan mesin.
Begitu juga dengan besaran bunga yang diberikan. Pengguna dengan jejak rekam perilaku yang baik bisa mendapatkan bunga yang lebih kecil daripada orang yang sering gonta-ganti nomor.
"Kalau orang yang sering gonta ganti nomor telepon, sehingga baru 2-3 bulan udah ganti (bunganya) akan berbeda dengan orang yang udah pakai nomor itu bertahun-tahun," paparnya.
Lihat juga:Pintar Kelola Uang di Dompet Elektronik |
Selain itu, perilaku penggunaan seperti waktu telepon juga bisa mempengaruhi. Orang yang lebih sering menelepon di siang hari, dinilai lebih aman untuk diberikan pinjaman ketimbang orang yang suka bertelepon pada dini hari.
"Karena kalau (sering) nelepon jam 2 pagi itu kerjaannya apa? Telepon siapa gitu?” tambah Danu.
Layanan pinjaman uang ini disebutkan akan menyasar pada pengguna mikro yang tinggal bukan di kota-kota besar.
meski pinjaman bisa cair segera dengan proses singkat, namun Danu meyakinkan bahwa layanan ini tetap patuh pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Danu, setiap pengguna T-Cash memiliki kesempatan untuk mendapatkan pinjaman kilat ini. T-Cash sendiri akan menggandeng beberapa bank untuk meluncurkan layanan pinjaman ini, diantaranya Bank BTPN, BNI dan Mandiri.
T-Cash sendiri berambisi untuk menjadi uang elektronik mobile terbesar di Indonesia. Cita-citanya menjadi media pembayaran bagi masyarakat yang tak mendapat akses perbankan.
Sebab, disebutkan kalau 60 persen masyarakat Indonesia tak mendapat akses tersebut. Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan 75 persen inklusi keuangan pada 2019 nanti. (eks)