Wanti-wanti Ahli Soal Rencana Vaksin Corona November

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman mewanti-wanti soal rencana pemerintah untuk memberikan vaksinasi Covid-19 pada bulan November. Menurutnya, langkah itu tidak tepat. Sebab, dia mengatakan belum ada vaksin corona yang benar-benar selesai menjalani uji klinis tahap III.

"Itu akan sangat berbahaya, utamanya dari sisi keamanan yang belum terjamin secara ilmiah," ujar Dicky kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/10).

Dicky menegaskan keamanan vaksin merupakan hal yang mutlak dipenuhi sebelum diberikan kepada orang. Sebab, dia menyebut efek samping dari pengabaian aspek keamanan vaksin sangat banyak.

Tidak hanya berpengaruh pada program vaksinasi di Indonesia saja, dia berkata dampak negatif dari keamanan vaksin yang tidak sesuai prosedur bisa mengganggu program vaksinasi global.

Sebelumnya, pemerintah secara mengejutkan berencana melakukan vaksinasi vaksin Covid-19  pada bulan November 2020. Rencana itu muncul setelah pemerintah mendatangkan sejumlah vaksin dari perusahaan asing, seperti Cansino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac.

Rinciannya, Cansino menyanggupi 100 ribu vaksin (single dose) pada November 2020 dan sekitar 15-20 juta untuk 2021.

Kemudian, Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta dosis mulai datang pada November 2020.

Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020.

Presiden Joko Widodo pun sudah mendesak anak buahnya untuk menyediakan sasaran atau roadmap untuk pemberian vaksin Covid-19 pada pekan ini.

Rencana pemerintah pun tak pelak menimbulkan polemik. Sebagian pihak mengaku khawatir dengan program vaksinasi di tengah belum tersedianya vaksin Covid-19 yang dinyatakan aman dan efektif.

Sejauh ini, semua vaksin di seluruh dunia masih dalam proses pengembangan. Sebagian lain, seperti Sinovac sudah dalam tahap akhir uji klinis.

Sejarah kelam vaksin

Vaksin corona hingga saat ini masih dalam tahap uji coba tahap III (Photo by NOEL CELIS / AFP)

Lebih lanjut, Dicky menyampaikan sejarah pandemi telah membuktikan bahwa adanya kebijakan emergensi terhadap satu vaksin yang belum selesai menjalani uji klinis memiliki pengalaman buruk. Pada 2009, vaksin Flu Babi yang tidak sesuai aturan membuat sejumlah penerima vaksin mengalami penyakit narkolepsi.

"Orang-orang yang menerima vaksin itu (flu babi) mengalami kerusakan pada otak sehingga bangun dan tidurnya terganggu dan mengalami kelemahan otot. Selain ada potensi lain juga," ujarnya.

Di sisi lain, Dicky menegaskan vaksin bukan solusi tunggal dalam mengatasi pandemi. Dia berkata sebuah negara butuh waktu yang lama untuk keluar dari epidemi karena setiap negara tidak memiliki strategi utama pandemi yang setara, yakni pengetesan, pelacakan, hingga karantina.

"Sehingga itu tidak menjadi dasar yang kuat, yakni ketika vaksinasi ini dilakukan. Sebab, vaksin tidak bisa berdiri sendiri, dia harus jadi bagian dari strategi utama," ujar Dicky.

Dicky memaparkan sebelum pandemi Covid-19, penolakan vaksin telah meningkat. Pada 2019, WHO memasukkan penolakan vaksin sebagai salah satu dari sepuluh besar ancaman kesehatan global.  

"Penolakan ini berakibat wabah campak, pertusis, dan influenza, meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Jadi menunggu vaksin Covid-19 yang aman sangat penting," ujarnya.

Jangan cederai kepercayaan

Dicky menambahkan kegagalan untuk mematuhi standar keamanan dan ketelitian ilmiah riset sebuah vaksin akan memicu ketidakpercayaan jangka panjang. Sehingga, setiap negara hanya punya satu kesempatan untuk meraih penerimaan publik terhadap vaksin Covid-19.

Dicky juga berkata percepatan riset vaksin Covid-19 masih berlangsung dan belum ada hasil final. Perlu cermat dan hati-hati karena vaksin dirancang untuk diberikan kepada jutaan hingga miliaran orang sehat.

"Jadi mereka perlu keamanan yang ekstrim. Bahkan jika satu orang dalam uji coba vaksin jatuh sakit maka harus diperiksa lebih detil," ujar Dicky.

Terpisah, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyarankan Indonesia tidak bernafsu memburu kandidat vaksin yang diproduksi sejumlah perusahaan. Sebab, dia mengatakan banyaknya jenis vaksin yang digunakan akan menyulitkan implementasi di lapangan.

"NKRI harus dukung kerjasama global, multilateral,  dalam aksesibilitas vaksin yang akan disepakati global sebagai vaksin yang efektif dan aman.  Sebaiknya tidak nafsu berburu kandidat vaksin pada setiap pabrik vaksin," ujar Pandu lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (14/10).

Tunggu BPOM

Kelayakan vaksin Covid-19 untuk dipakai imunisasi disarankan menungu rekomendasi BPOM. (iStockphoto/licsiren)

Di sisi lain, ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo mengaku bingung dengan rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi pada November sementara uji klinis fase III masih berlangsung.

Dia menyerahkan nasib vaksinasi Covid-19 kepada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin.

"Kita tunggu sikap BPOM ya, karena bolanya di BPOM dan akan menarik untuk belajar kriteria yang akan digunakan BPOM untuk mengeluarkan izin vaksinasi berdasarkan EUA (Emergency Use Authorization) mengingat uji klinis vaksin fase III masih berlangsung di seluruh dunia," ujar Ahmad.

Di tengah kondisi itu, Ahmad pun menyarankan pemerintah untuk menyiapkan komunikasi ke publik terkait mitigasi risiko yang akan terjadi ketika vaksinasi mendapatkan lampu hijau dari BPOM melalui jalur EUA.

Selain itu, pemerintah mesti memastikan kepercayaan rakyat yang akan menerima vaksin. Sebab, sampai saat ini semua vaksin belum diketahui secara pasti efektivitas dan kehalalannya.

"Yang harus dikawal saat ini adalah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah bahwa adanya jaminan bahwa vaksin ini sudah melalui evaluasi yang mendalam dari sisi efektifitas, keamanan, dan tentu kehalalannya," ujarnya.