BPUPKI: Pengertian, Tugas, Tokoh, dan Hasil Sidangnya

BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini juga dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Cosakai dalam bahasa Jepang.

BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk Jepang karena mereka menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut diberikan sebagai usaha untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia.

Lihat Juga : Sejarah Awal Masuknya Jepang ke Indonesia dan Dampaknya kepada Rakyat

Tujuannya agar rakyat Indonesia percaya dan mau membantu Pemerintah Jepang di tengah peperangan yang mereka hadapi. Akhirnya, Pemerintah Jepang pun membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945.

Tugas BPUPKI

Sesuai dengan namanya, tugas BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal yang Indonesia perlukan untuk menyambut kemerdekaan.

Salah satunya merumuskan dasar negara atau filsafah hidup yang akan digunakan ketika sudah menjadi negara yang merdeka.

Nantinya, dasar negara ini akan menjadi pegangan untuk Indonesia dalam merencanakan pembangunan negara ke depan dengan tangan sendiri dan lepas dari jajahan bangsa lain.

Tokoh BPUPKI

BPUPKI memiliki 63 anggota yang dilantik secara resmi ketika organisasi ini terbentuk seperti dikutip dari buku Pendidikan Pancasila Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dari 63 orang tersebut, sebanyak tujuh di antaranya merupakan anggota perwakilan dari Jepang. Selanjutnya, BPUPKI dipimpin oleh satu ketua dan dua wakil ketua yang terdiri dari perwakilan Indonesia dan Jepang sebagai berikut.

Ketua BPUPKI:

K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat (Indonesia)

Wakil Ketua BPUPKI:

1. Ichibangase Yosio (Jepang)
2. R. P. Soeroso (Indonesia)

Anggota BPUPKI:

1. Raden Abikoesno Tjokrosoejoso
2. H. A. Sanoesi
3. K. H. Abdul Halim
4. Rd. Djenal Asikin
5. M. Aris
6. R. Abdoel Kadir
7. R. Boentaran Martoatmojo
8. B. P. H. Bintoro
9. Ki Hajar Dewantara
10. Agus Muhsin Dasaad
11. P. A. H. Djajadiningrat
12. Mohammad Hatta
13. Ki Bagoes Hadikoesoemoe
14. R. Hindromartono
15. Mohammad Yamin
16. R. A. A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro
17. R. Koesoema Atmadja
18. J. Latuharhary
19. R.M. Margono Djojohadkoesoemo
20. A.A. Maramis
21. K. H. Masjkoer
22. K. H. M Mansoer
23. Moenandar
24. A. K. Moezakir
25. R. Otto Iskandar Dinata
26. Parada Harahap
27. B. P. H. Poerbojo
28. R. Abdoelrahim Pratalykrama
29. R. Roeslan Wongsokoesoemo
30. R. Rooseno
31. H. Agoes Salim
32. Samsi
33. R.M. Sartono
34. R. Samsoedin
35. R. Sastromoeljono
36. R.P. Saragih
37. Soekarno
38. R. Soedirman
39. R. Soerkardjo Wirjopranoto
40. Soekiman
41. A. Soebardjo
42. Soepomo
43. R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerjo
44. M. Soetardjo Kartahadikoesoema
45. R. M. T. A. Soerjo
46. Soesanto
47. Soewandi
48. K. R. M. A. Sosrodiningrat
49. K.H. A. Wachid Hasjim
50. K. R. M. T. H. Woerjaningrat
51. R. A. A Wiranatakoesoema
52. K. R. M. T. Wongsonegoro
53. Maria Oelfah Santoso
54. R.S.S Soenarjo Mangoenpoespito
55. Oei Tjong Hauw
56. Oei Tiang Tjoei
57. Liem Koen Hian
58. Tan Eng Hoa
59. P. F. Dahler
60. A. R. Baswedan

Selain daftar ini, terdapat pula beberapa anggota tambahan yang menjadi anggota pada masa sidang kedua sebagai berikut.

1. K. H. Abdul Fatah Hasan
2. R. Asikin Natanegara
3. B. P. K. A. Soerjo Hamidjojo
4. Pangeran M. Noor
5. M. Besar
6. Badul Kaffar

Kemudian, ada pula anggota istimewa sebagai berikut.

1. Tokonomi Tokuzi
2. Miyano Syoozoo
3. Itagaki Masamitu
4. Matuura Mitokiyo
5. Tanaka Minoru
6. Masuda Toyohiko
7. Ide Teitiroe

Sidang BPUPKI

BPUPKI sebenarnya menggelar dua sidang dalam masa organisasinya, yaitu sidang pertama untuk membahas tentang dasar negara Indonesia pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945.

Sementara sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) pada 10-17 Juli 1945. Berikut rincian dari masing-masing sidang BPUPKI yang dihimpun dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan (2017).

1. Sidang BPUPKI 29 Mei-1 Juni 1945

Sidang pertama BPUPKI membahas mengenai dasar negara Indonesia. Maka dari itu, para tokoh yang ada di dalam BPUPKI mengusulkan rumusan dasar negara yang memiliki banyak usul yang berbeda-beda dari masing-masing anggota.

Usul mengenai dasar negara ini didasari pada sejarah perjuangan bangsa sampai pengalaman dari bangsa-bangsa lain, namun intinya tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri.

Pada sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh pun menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara, seperti Muhammad Yamin, Soepomo sampai Soekarno. Berikut inti dari masing-masing gagasan ketiga tokoh.

Muhammad Yamin mengusulkan sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Soepomo mengusulkan sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Soekarno mengusulkan sebagai berikut.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Dari hasil sidang pertama tersebut, BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya.

Panitia Kecil beranggotakan Seokarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Wachid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan Mohammad Hatta.

2. Sidang BPUPKI 10-17 Juli 1945

Setelah menggelar rapat dan menghasilkan putusan mengenai dasar negara Indonesia, Panitia Kecil kemudian menggelar rapat tidak resmi bersama BPUPKI.

Rapat tersebut hanya diikuti oleh 38 anggota BPUPKI di Kantor Besar Djawa Hokokai. Sidang itu menghasilkan keputusan untuk membentuk Panitia Sembilan yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.

Setelah Panitia Sembilan bekerja dan memiliki hasil, mereka menuangkan dasar negara Indonesia dan membuat rancangan UUD yang dituangkan dalam Piagam Jakarta. Selanjutnya, isi dari Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua pada 10-17 Juli 1945.

Hasilnya, BPUPKI menyetujui dasar negara Indonesia seperti yang tertuang pada Piagam Jakarta sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Namun, dasar negara Indonesia yang kini dikenal sebagai Pancasila dan digunakan mengalami perubahan dari keputusan yang tertuang di Piagam Jakarta. Keputusan itu sesuai dengan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

1. Berikut bunyi dasar negara Pancasila.
2. Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Persatuan Indonesia
5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
6. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Lihat Juga : Butir-Butir Pancasila dan Pengamalannya dalam Kehidupan Sehari-hari

Itulah penjelasan mengenai pengertian BPUPKI, tugas, tokoh sampai sidang dan hasilnya. Semoga bermanfaat.