Bos Bank Dunia Beri Sinyal Kucurkan Pinjaman

Jakarta, CNN Indonesia -- Rodrigo A. Chaves, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia menyatakan dukungannya atas rencana kerja dan visi-misi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam membangun Indonesia selama lima tahun ke depan. Bank Dunia menurut Chaves siap memberikan apapun bantuan yang dibutuhkan pemerintah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

"Pengembangan sektor infrastruktur dan keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia mandiri di bidang pangan adalah visi-misi yang bagus. Kami berharap bisa berkontribusi dengan membantu sebanyak mungkin peluang yang diberikan Indonesia kepada kami," ujar Chaves usai bertemu JK di kantornya, Kamis (13/11).

Chaves mengaku belum membicarakan secara spesifik dengan JK berapa banyak pinjaman baru yang disiapkan Bank Dunia untuk mendukung proyek-proyek pemerintah. "Terlalu dini untuk mengetahui hal itu. Kami ingin membantu, khususnya masyarakat dan pemerintah Indonesia," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang luar negeri yang telah ditandatangani oleh pemerintah selama 54 tahun atau sejak 1960 hingga Juni 2014 sebanyak 4.819 kontrak. Ribuan kontrak tersebut memiliki nilai utang sebesar US$ 287,3 miliar atau setara dengan Rp 3.488,5 triliun.

Pilihan Redaksi Jokowi Diminta Renegosiasi Utang Asing Pemerintah Rajin Berutang Rajin Bayar Penalti Selama 54 Tahun RI Berutang Rp 3.488 Triliun

Namun, tidak seluruh kontrak pinjaman tersebut dicairkan oleh pemerintah. Ada sebanyak 58 komitmen utang asing senilai US$ 38,82 miliar atau Rp 471,46 triliun berstatus gagal tarik atau dibatalkan. Disamping itu, terdapat 31 pinjaman yang telah ditandatangani tetapi masih belum ada penarikan (zero disbursed) dan telah menimbulkan biaya yang harus ditanggung pemerintah sebagai konsekuensi sebesar US$ 3,06 miliar atau Rp 37,2 triliun.

Sebelumnya Koalisi Anti Utang (KAU) meminta Pemerintahan Jokowi meniru gaya Pemerintah Argentina dalam melakukan negosiasi keringanan pembayaran utang dengan kreditur internasional. "Ruang negosiasi masih sangat terbuka, baik dengan kreditur bilateral maupun multilateral, dan Jokowi harus memperjuangkan itu," ujar Ketua KAU Dani Setiawan.

Menurut Dani, Indonesia harus mencontoh diplomasi Pemerintah Argentina dalam memperjuangkan penghapusan utang luar negeri, yang mayoritas merupakan utang swasta. Setelah mengupayakan negosiasi sejak 2001, Argentina akhirnya pada 2005 mendapatkan keringanan kewajiban utang dari kreditur-kreditur internasional, termasuk Amerika Serikat.

"Indonesia seharusnya jauh lebih mudah karena mayoritas utang negara. Jokowi tinggal berdiskusi dengan Barrack Obama atau Bank Dunia, misalnya, untuk mendapatkan keringanan," kata Dani.