Kesejahteraan Tak Merata, Urbanisasi Masih Menghantui Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih mewaspadai terjadinya gelombang migrasi penduduk desa ke kota dalam jumlah besar selama enam tahun ke depan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago memperkirakan tingkat urbanisasi melonjak pada 2020 ke level 63,7 persen dari 54,1 persen pada 2010.

"Mobilitas manusia dari desa ke kota secara sukarela maupun terpaksa semakin menambah beban kota, khususnya kebutuhan akan ruang bermukim serta pelayanan publik lainnya," ujar Andrinof pada peluncuran Program Nasional Penanganan Pemukiman Kumuh, Senin (22/12).

Tanpa pengelolaan yang baik, kata Andrinof, urbanisasi akan menurunkan daya saing kota karena menimbulkan kesemrawutan, kemacetan dan kantong-kantong pemukiman kumuh baru.

"Fenomena munculnya pemukiman kumuh merupakan akumulasi dari ketidakmampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola sektor perumahan dan pemukiman," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan jalan keluar yang tepat untuk mengentaskan pemukiman kumuh dan mencegah munculnya kawasan baru. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang layak guna mengurangi biaya kesehatan dan memelihara produktivitas.

Pilihan Redaksi Nama Besar Jokowi Tak Jamin Kemudahan Pembebasan Lahan BTN Dilibatkan dalam Pembiayaan Perumahan Rakyat Pemerintah Siapkan Rp 9 Triliun untuk Bangun 13 Waduk di 2015

"Itu juga akan mengurangi belanja pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan biaya sosial bagi masyarakat," jelasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sendiri akan melibatkan pihak swasta untuk mencapai target pembangunan rumah rata-rata 2 juta unit per tahun. Hal ini untuk mengatasi kekurangan 15 juta hunian di tanah air.

“Kami akan membuat dua juta rumah dalam setahun. Rencananya satu juta rumah menggunakan dana APBN dan satu juta sisanya kita bangun menggunakan pihak swasta,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.