Suntikan Modal BUMN Harus Bisa Dikelola Jadi 5-6 Kali Lipat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memberi syarat terkait penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dana tersebut dapat dikelola sehingga memiliki nilai tambah 5 sampai 6 kali lipat untuk bisa membiayai proyek.

Pemerintah memastikan akan mengurangi penerimaan dividen dari BUMN dan akan menambah penyertaan modal negara sebesar Rp 48 triliun kepada lima perusahaan pelat merah strategis yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Pilihan Redaksi Pemerintah Pangkas Setoran Dividen BUMN Rp 9 Triliun Danai BUMN, Pemerintah Terbitkan Surat Utang Rp 31 Triliun Tak Setor Dividen, Bank Mandiri Genjot Kredit 10 Kali Lipat OJK Dukung Pengurangan Setoran Dividen Bank BUMN

Tujuannya, penambahan modal tersebut mampu membuat perusahaan pelat merah mampu berkembang dan bisa memberikan pembiayaan terhadap proyek-proyek inrastruktur pemerintah.

"Diketahui pemerintah akan meng-inject dana sebesar Rp 48 triliun ke beberapa BUMN dengan asumsi bahwa dana tersebut bisa di-leverage oleh perseroan untuk membiayai infrastruktur," kata Sofyan di Jakarta, Jumat malam (16/1).

Sofyan mencontohkan, jika pemerintah menyuntik modal Rp 1 triliun kepada dua perusahaan pelat merah, maka kedua perseroan tersebut harus memiliki modal tambahan Rp 5-6 triliun atau 5 hingga 6 kali lipat dari modal yang diberikan pemerintah.

"Tapi masalahnya kalau dana itu disuntik oleh pemerintah ke BUMN, dan perseroan itu harus punya kapasitas leverage 5 sampai 6 kali, berarti akan dibutuhkan lebih banyak lagi financing yang dibutuhkan dari masyarakat, perbankan dan pasar modal," katanya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan pemerintah menambah penyertaan modal negara sebesar Rp 48 triliun kepada lima BUMN yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur sepanjang tahun ini. (Baca: Pemerintah Suntik Modal Lima BUMN Rp 48 Triliun)

Meskipun enggan menyebutkan secara gamblang lima BUMN yang mendapat suntikan modal, tetapi Rini menyebutkan tiga diantaranya merupakan perusahaan jasa konstruksi. Sementara sisanya merupakan bank yang akan menggunakan suntikan dana itu untuk memperlancar peminjaman kredit untuk pembangunan infrastruktur serta perusahaan pertambangan.

"Perbankan juga mendapatkan, mengingat kita akan melakukan ekspansi pembiayaan infrastruktur dari pemerintah. Jadi ada penambahan modal ke bank pemerintah," ujar Rini di Bandung, Senin (12/1). (gir/gir)