Jakarta, CNN Indonesia -- Inpex Corporation, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Jepang selaku pengelola blok Masela di laut Arafura, Maluku dilaporkan menunda pengembangan blok kaya gas tersebut hingga 2024.
Informasi ini diketahui setelah Gubernur Maluku Said Assegaf menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di kantornya hari ini, Senin (2/3).
"Informasi yang saya dapatkan dari Pak Menteri seperti itu, yang tadinya eksplorasi atau produksi bisa dijalankan pada 2019 atau 2020 ternyata mundur hingga 2024," ujar Said di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menjelaskan berdasarkan informasi yang diperolehnya dari pemerintah, alasan molornya proyek senilai US$ 14 miliar itu tak lepas dari jatuhnya harga minyak dunia ke level US$ 50 per barel yang berdampak pada turunnya harga jual gas bumi. Hal tersebut membuat Inpex selaku kontraktor blok gas Masela terpaksa menunda kegiatan produksinya.
"Setelah dapat informasi ini kami jadi tahu. Tapi untungnya pemerintah memastikan kalau Maluku tetap mendapat 10 persen hak partisipasi (
particapting interest) di Masela,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun CNN Indonesia, saat ini manajemen Inpex sedang menunggu kepastian mengenai perpanjangan kontrak blok yang habis pada 2028 mendatang. Pasalnya, dengan tenor yang pendek manajemen mengklaim tingkat keekonomian blok Masela sangat rendah.
Disamping itu, Inpex juga masih menunggu persetujuan rencana pengembangan blok kedua (
plan of development/PoD) dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Manajemen Inpex berencana memperbesar kapasitas fasilitas pengolahan gas atau LNG (
Liquefied Natural Gas) dari 2,7 juta ton menjadi 6 juta ton per tahun menyusul ditemukannya tambahan cadangan gas baru di Blok Masela.
Sayangnya, ditengah kelanjutan proyek Blok Masela harga jual gas turun menyusul anjloknya harga jual minyak.
"Setahu saya belum boleh diperpanjang sebelum ada HoA (Head of Agreement) dari pembeli gasnya. Tapi keinginan pemerintah sebenernya sudah jelas (akan diperpanjang)," kata Kepala Unit Pengendalian Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmaja akhir pekan lalu.
(gen)