Jokowi Klaim Harga Beras Turun Rp 2 Ribu per Liter

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim, keputusan pemerintah menggelontorkan beras untuk rakyat miskin sebanyak 300 ribu ton melalui Perum Bulog telah berhasil menekan harga sekitar Rp 2 ribu per liter.

"Siang ini saya mengundang pedagang-pedagang beras di Jakarta terutama dari Cipinang, agar masalah kenaikan beras ini segera diatasi. Tadi saya sudah mendengar bahwa dalam seminggu, dua minggu ini (harga beras) akan ada di posisi normal, turun Rp 2 ribuan. Ini komitmen bersama dan keadaan normal kembali karena sudah masuk panen raya," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3).

Ketua DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Nellys Soekidi menjelaskan, kenaikan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh selisih suplai dan permintaan. Pasalnya, suplai beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang saat itu hanya 1.000 ton, sementara permintaan mencapai 3.500 ton.

"Alhamdulillah Presiden menginstruksikan untuk memberikan berapapun permintaan untuk Cipinang," kata dia.

Nellys mengungkapkan, hari ini beras jenis medium yang dipasok dari Demak dan Pati, Jawa Tengah mengalami penurunan jumlah dari yang biasanya 10.400 ton menjadi 8.900 ton. Artinya, terjadi penurunan pasokan sebesar 1.500 ton.

Pilihan Redaksi JK Kaji Penyaluran Raskin Menjadi Uang Tunai Jumlah Lahan Berkurang, Produksi Padi Tahun Lalu Merosot Penyaluran Raskin Pakai E-Money Berisiko Tambah Pengangguran

Meski demikian, Nellys meyakinkan masyarakat agar tak perlu terlalu khawatir dengan lonjakan harga beras. Kenaikan murni terjadi karena kekurangan pasokan. "Ditambah lagi karena November dan Desember kan pemerintah sudah tidak ada raskin. Lalu panen mundur," ujarnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menjamin harga beras akan turun secara merata dalam tiga sampai lima hari. "Kalau Cipinang sudah turun, yang lain turun. Hanya saja kalau Cipinang turun sekarang, di pasar tiga sampai lima hari baru turun," kata dia.

Bagikan Lahan

Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan jumlah produksi padi nasional sepanjang 2014 diperkirakan turun 0,63 persen menjadi 70,83 juta ton dari realisasi produksi 2013 sebanyak 71,28 juta ton akibat berkurangnya luas lahan panen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi Barang dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengungkapkan penurunan jumlah produksi padi kemungkinan besar disebabkan oleh berkurangnya luas lahan panen sebanyak 41.612 hektare menjadi 13,79 juta hektare dari sebelumnya 13,83 juta hektare.

Guna menyiasati penurunan produksi tersebut, pemerintah telah menyiapkan program bagi-bagi lahan untuk dapat meningkatkan lagi produktivitas pertanian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan mengungkapkan setidaknya 9 juta hektare lahan yang akan dibagikan kepada rakyat selama lima tahun ke depan. Ferry menjelaskan, yang mempunyai lahan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengurus bagian administrasinya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan tanah yang akan dibagikan tersebut bisa berasal dari tanah milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi menjadi lahan pertanian.

“Sebanyak 4,1 juta hektare sampai 4,5 juta hektare dari kawasan hutan. Polanya redistribusi itu ada pola kemitraan transmigrasi dengan perkebunan, ada transmigrasi biasa, ada transmigrasi yang bekerjasama dengan kemitraan rakyat,” kata Siti.

Dia berharap, kebijakan ini bisa menambah kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,8 hektare menjadi 2 hektare per petani. (gen)