MPR: Uang Muka Mobil Pejabat Perlu Naik, Tapi Bukan Sekarang

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat negara. Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan pejabat negara memang perlu fasilitas penunjang, tetapi bukan untuk bermewah-mewahan.

"Saya tidak melarang, tapi harus empati terhadap rakyat," jelasnya di Jakarta, Senin (6/4).

Pilihan Redaksi DPR RI Bandingkan DP Mobil Lebih Besar Pejabat Eselon Fadli Zon Nilai Masih Banyak Penghematan Selain DP Mobil DPR: Penaikan Tunjangan DP Mobil oleh Jokowi Lukai Rakyat

Mahyudin mengatakan tunjangan uang muka pembelian mobil bagi pejabat negara sebenarnya sudah ada sejak lima tahun yang lalu, tetapi nominal yang diberikan tidak besar. Karenanya, dia menganggap bukan perkara besar jika nominalnya ditambah selama tidak melanggar hukum.

"Namun masalah ini kan sensitif (saat harga bahan bakar) minyak naik, (harga) sembako naik," tuturnya.

Untuk itu, Mahyudin menilai kepentingan rakyat yang seharusnya dikedepankan ketimbang menambah tunjangan pejabat. Akibat dari kebijakan ini, pejabat negara menjadi sorotan publik karena dianggap berupaya meraup uang banyak.

"Kita harus sesuaikan kebutuhan sekarang. Saya sendiri selalu wakil ketua MPR, memang merasa pakai mobil yang lima tahun kurang save, umur kendaraan itu harusnya diganti, tapi ini dalam rangka menghemat uang negara kita ikuti. Memang harus servis terus untuk jaga," katanya.

Mengenai rencana Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Mahyudin mengatakan masih perlu dikonsultasikan dengan DPR mengingat alokasi anggarannya sudah disepakati kedua belah pihak.

"Kita mencari jalan yang baik untuk kepentingan negara," katanya.

(Baca juga: Merasa Kebobolan, Jokowi Bakal Evaluasi Kebijakan DP Mobil)