Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan pemerintah tidak akan menyubsidi tarif kereta layang ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang pembangunan proyeknya ditargetkan tuntas pada 2018. Adapun besaran tarif yang telah dikalkulasi pemerintah untuk moda transportasi massal tersebut adalah sebesar Rp 1.000 per kilo meter.
"Tarif masih difinalisasi. Kalau dihitung kemaren Rp 1.000 per km. Rencananya tidak ada subsidi," ungkap Rini usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/6).
PT Adhi Karya Tbk, selaku BUMN yang dipercaya membangun LRT rencananya baru akan memulai pelaksanaan proyek senilai Rp 10 triliun itu pada 17 Agustus 2015. Untuk tahap pertama, LRT baru akan menghubungkan wilayah Cibubur-Cawang, serta Bekasi Timur-Cawang dan Cawang-Dukuh Atas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk pendanaan proyek, rencananya Rp 7 triliun akan ditarik melalui pinjaman dan sisanya Rp 3 triliun melalui penawaran saham terbatas atau rights issue.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mempercepat pelaksanaan proyek LRT. Jokowi ingin proyek tersebut dapat diselesaikan sebelum perhelatan Asian Games 2018 berlangsung di Jakarta dan Palembang.