Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) pagi ini sebagai pembicara di Indonesia Green Infrastructure Summit yang digagas Bank Dunia bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Setelah sehari sebelumnya menyebut JK turut hadir sebagai pemimpin rapat penyelamatan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada 2008 lalu, kali ini ia diam seribu bahasa. (Baca juga:
Sri Mulyani: Wapres Ikut Rapat Penyelamatan TPPI di 2008).
Saat JK terlihat bersemangat menjelaskan keputusan pemerintah saat itu membantu menyelamatkan TPPI dengan menugaskan menjual kondensat milik pemerintah kepada awak media, Sri Mulyani justru menghindar sergapan wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perempuan yang akrab disapa Ani itu, memilih mengambil langkah seribu dari ruang pertemuan dengan mulut terkunci rapat usai menyelesaikan tugas sebagai pembicara. Padahal malam sebelumnya usai diperiksa oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri di gedung Kementerian Keuangan, Ani sempat menjelaskan kepada awak media keterlibatan JK dalam rapat penyelamatan TPPI.
“Ada rapat yang dihadiri Wapres pada 21 Mei 2008 yang secara jelas membahas mengenai Petrokimia Tuban. Saya tidak hadir tapi dipimpin oleh Wapres, dibahas bagaimana menyelamatkan TPPI agar Pertamina memberikan kondensat pada TPPI," ujarnya malam tadi.
Ia juga sempat menuturkan, kebijakannya menetapkan surat tata laksana pembayaran kondensat oleh TPPI kepada pemerintah penting untuk mengatur pola hubungan antara badan-badan milik negara yang terkait pada penyerahan dan jual-beli kondensat ini.
Lebih lanjut, surat tata laksana pembayaran itu dikeluarkannya untuk menjaga kepentingan negara bahwa TPPI harus melunasi kewajiban pembayarannya. Jika berjalan sesuai rencana awal, ia mengatakan penggunaan aset negara dapat dioptimalkan.
Tanggapi EntengJK sendiri tidak membantah bahwa dirinya bersama beberapa menteri terkait lain serta Ari Soemarno, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggelar rapat pada 2008 untuk membahas penyelamatan TPPI yang 60 persen sahamnya dimiliki oleh Pertamina dan Pemerintah.
Terkait TPPI, JK menjelaskan keputusan yang diambil dalam rapat itu dengan menyerahkan penjualan kondensat jatah pemerintah untuk dijual TPPI merupakan langkah untuk menguatkan kinerja perseroan. JK juga membenarkan bahwa kondisi keuangan TPPI sedang buruk seperti yang diungkapkan Sri Mulyani.
“Justru itu. Kalau keuangan TPPI enggak buruk, maka enggak akan dibantu. Makanya dia buruk, perlu dikasih kerjaan (penjualan kondensat). Salahnya bukan yang ngasih kerjaan, tapi uangnya enggak dibayar,” kata JK.
(gen)