Respons Paket Kebijakan, Apindo Sodorkan Tujuh PR Pemerintah
Giras Pasopati | CNN Indonesia
Senin, 21 Sep 2015 10:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyusun matriks tujuh permasalahan dunia usaha yang dijaring dari 25 asosiasi industri sebagai pekerjaan rumah jangka pendek dan panjang yang harus diselesaikan pemerintah. Matriks tersebut disusun sebagai respons dari paket kebijakan ekonomi jilid I yang belum lama ini dirilis Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan asosiasi menyambut baik terbitnya paket kebijakan yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional di tengah melemahnya perekonomian dunia.
“Matriks usulan dunia usaha dalam koordinasi Apindo pada dasarnya mencakup beberapa rekomendasi yang dapat segera dilakukan dalam jangka pendek. Pertama adalah deregulasi peraturan yang menghambat, dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi,” jelas Hariyadi di Jakarta, Senin (21/9).
Kedua, relaksasi kebijakan fiskal dan kebijakan kredit perbankan antara lain bagi sektor properti.
Ketiga, kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif bagi iklim usaha termasuk kebijakan upah minimum yang realistis.
“Keempat, pemerintah diminta untuk dapat menjaga daya beli masyarakat dengan cara pengendalian inflasi, dan percepatan belanja pemerintah,” ujarnya.
Jangka Panjang
Sementara dalam perspektif jangka panjang, dunia usaha menyampaikan matrik rekomendasi yang kelima, terkait konsistensi percepatan pembangunan infrastruktur.
“Keenam, kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai pengganti atau substitusi impor dengan menciptakan industri yang kompetitif, di antaranya dengan pengurangan biaya gas,” jelasnya.
Terakhir, Apindo meminta kebijakan pendorong ekspor termasuk mempercepat perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara yang berpotensi menjadi pasar ekspor baru yang besar seperti Uni Eropa.
Ia menyatakan Apindo memandang bahwa implementasi Paket Kebijakan Ekonomi tersebut merupakan tantangan dan pertaruhan jabatan pimpinan Kementerian atau Lembaga terkait untuk membuktikan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban kepada Jokowi.
“Dalam hal ini, Presiden diminta mengambil sikap tegas terhadap para menteri mengingat ‘masa belajar’ dalam kabinetnya sudah hampir satu tahun. Selain itu, kondisi perekonomian saat ini berada dalam titik kritis yang menjadi ujian bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan dunia usaha,” kata Hariyadi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyatakan siap memberikan suasana yang kondusif untuk dunia usaha. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan upaya yang membuat situasi ‘gaduh’.
“Kami akan melakukan upaya-upaya yang sesuai. Bapak-ibu ini adalah pejuang ekonomi. Kami ingin tidak ada gaduh-gaduh dan melakukan semua upaya dengan tenang,” ujarnya.
Luhut mengaku pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga yang terkait sudah berkoordinasi untuk mengikuti amanah Jokowi guna menciptakan situasi dunia usaha yang kondusif.
“Beliau sudah memerintahkan untuk mengamankan bagaimana situasi usaha bisa tenang. Intinya kita saat ini satu suara. Bapak-ibu sekalian tidak usah khawatir, Anda bisa hubungi saya jika ada masalah,” katanya. (gen)
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan asosiasi menyambut baik terbitnya paket kebijakan yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional di tengah melemahnya perekonomian dunia.
“Matriks usulan dunia usaha dalam koordinasi Apindo pada dasarnya mencakup beberapa rekomendasi yang dapat segera dilakukan dalam jangka pendek. Pertama adalah deregulasi peraturan yang menghambat, dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi,” jelas Hariyadi di Jakarta, Senin (21/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga, kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif bagi iklim usaha termasuk kebijakan upah minimum yang realistis.
Sementara dalam perspektif jangka panjang, dunia usaha menyampaikan matrik rekomendasi yang kelima, terkait konsistensi percepatan pembangunan infrastruktur.
“Keenam, kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai pengganti atau substitusi impor dengan menciptakan industri yang kompetitif, di antaranya dengan pengurangan biaya gas,” jelasnya.
Terakhir, Apindo meminta kebijakan pendorong ekspor termasuk mempercepat perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara yang berpotensi menjadi pasar ekspor baru yang besar seperti Uni Eropa.
Ia menyatakan Apindo memandang bahwa implementasi Paket Kebijakan Ekonomi tersebut merupakan tantangan dan pertaruhan jabatan pimpinan Kementerian atau Lembaga terkait untuk membuktikan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban kepada Jokowi.
“Dalam hal ini, Presiden diminta mengambil sikap tegas terhadap para menteri mengingat ‘masa belajar’ dalam kabinetnya sudah hampir satu tahun. Selain itu, kondisi perekonomian saat ini berada dalam titik kritis yang menjadi ujian bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan dunia usaha,” kata Hariyadi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyatakan siap memberikan suasana yang kondusif untuk dunia usaha. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan upaya yang membuat situasi ‘gaduh’.
“Kami akan melakukan upaya-upaya yang sesuai. Bapak-ibu ini adalah pejuang ekonomi. Kami ingin tidak ada gaduh-gaduh dan melakukan semua upaya dengan tenang,” ujarnya.
Luhut mengaku pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga yang terkait sudah berkoordinasi untuk mengikuti amanah Jokowi guna menciptakan situasi dunia usaha yang kondusif.
“Beliau sudah memerintahkan untuk mengamankan bagaimana situasi usaha bisa tenang. Intinya kita saat ini satu suara. Bapak-ibu sekalian tidak usah khawatir, Anda bisa hubungi saya jika ada masalah,” katanya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK