Wacana Petroleum Fund Mendapat Penolakan Anggota Komisi VII
CNN Indonesia
Rabu, 07 Okt 2015 08:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi menolak wacana pengadaan dana pengembangan minyak atau petroleum/oil fund yang digulirkan pemerintah.
Kurtubi menilai pengalokasian petroleum fund berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi, apabila dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Itu pemerintah buat ruwet saja dengan wacana petroleum fund. Saya tidak sependapat karena konsepnya aneh dan tidak jelas," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Selain konsep yang belum jelas, Kurtubi bilang sejumlah anggota DPR termasuk dirinya juga mempertanyakan siapa yang bakal menyimpan sekaligus mengelola petroleum fund tersebut mengingat jumlah uangnya yang tidak sedikit dan rawan dimanipulasi.
"Kalau Petroleum yang mengelola siapa. BLU (Badan Layanan Umum) apa ESDM? Gimana sistem keuangannya. Kan kalau Kementerian semuanya harus APBN," tegasnya.
Seperti diketahui, dalam rangka mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi migas di Indonesia pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memasukkan klausul petroleum atau oil fund dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Tak cuma itu, pengalokasian petroleum fund juga bertujuan untuk menutup selisih rugi PT Pertamina (Persero) menyusul diberlakukannya kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) setiap tiga bulan sekali. Sebab dalam pemanfaatannya petroleum fund juga dapat digunakan sebagai dana stabilisator harga minyak.
Akan tetapi, Kurtubi menilai Komisi VII DPR tak akan serta-merta menerima usulan dari wacana tersebut .
"Kenapa harus lewat petroleum fund? Kenapa tidak langsung dari APBN melalui subsidi. Dan kalau mau meningkatkan eksplorasi, kasih saja ke Pertamina. Kalau dananya dipegang si A si B, jadi Pertamina untuk apa?" tandas Kurtubi.
Kurtubi menilai pengalokasian petroleum fund berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi, apabila dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Itu pemerintah buat ruwet saja dengan wacana petroleum fund. Saya tidak sependapat karena konsepnya aneh dan tidak jelas," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak cuma itu, pengalokasian petroleum fund juga bertujuan untuk menutup selisih rugi PT Pertamina (Persero) menyusul diberlakukannya kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) setiap tiga bulan sekali. Sebab dalam pemanfaatannya petroleum fund juga dapat digunakan sebagai dana stabilisator harga minyak.
Akan tetapi, Kurtubi menilai Komisi VII DPR tak akan serta-merta menerima usulan dari wacana tersebut .
"Kenapa harus lewat petroleum fund? Kenapa tidak langsung dari APBN melalui subsidi. Dan kalau mau meningkatkan eksplorasi, kasih saja ke Pertamina. Kalau dananya dipegang si A si B, jadi Pertamina untuk apa?" tandas Kurtubi.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK