Jika Produksi Naik, JK Janji Tak Impor Beras Tahun Depan

Manila, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan alasan Indonesia melakukan impor beras dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2015 di Manila, Filipina. Ketersediaan lahan tanam yang menurun akibat alih fungsi lahan serta kebutuhan makanan yang tinggi jadi pembenaran impor menurut JK.

"Indonesia punya 200 juta penduduk yang harus diberi makan, sementara sawah-sawah yang tidak produktif digunakan untuk sektor bisnis, perumahan, kantor dan lainnya," ujar Jusuf Kalla (JK) di Hotel Shangrila, Manila, Rabu (18/11).

JK mengungkapkan, sejauh ini Indonesia telah mendatangkan lebih dari 1 juta ton beras dari Vietnam guna menutup defisit produksi hingga akhir tahun akibat anomali cuaca panas atau el nino. Namun untuk tahun depan, JK optimistis pasokan beras dari domestik melimpah sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor lagi.

"Khususnya tahun ini ada el nino, karena itu kadang kita butuh impor untuk stabilitas dan stok. Tapi tahun depan saat sudah baik, saya kira kita tidak perlu impor lagi," lanjutnya.

Dalam forum yang dihadiri oleh para pengusaha dunia itu, JK mengatakan saat ini Indonesia tengah mengembangkan beras varietas campuran (hybrid) dalam rangka diversifikasi produk beras nasional.

"Kita punya pusat benih beras di PT Sang Hyang Sri, kita masih  meningkatkan untuk jenis hybrid dan akan melanjutkan sesuai dengan jumlah populasi," ujarnya.

Pilihan Redaksi Pemerintah: Jalur Kartel Beras Berpindah-pindah KPPU Bongkar Jaringan Mafia Beras di 11 Provinsi KPPU Ragukan Efektivitas Impor Beras untuk Meredam Harga

Kritik dari Senayan

Dari Jakarta, Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar mengkritik kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menilai impor beras tersebut merupakan bukti kegagalan Badan Urusan Logitisk (Bulog) dalam menyerap produksi beras nasional.

Apabila mekanisme kinerja ini terus berlanjut, ujarnya, sebesar apapun produksi beras nasional pada akhirnya hanya akan membebani petani dan menguntungkan tengkulak.

“Faktor eksternal seperti el nino, kekeringan, besarnya alokasi beras ke bencana alam, dan operasi pasar seakan menjadi rasionalisasi efektif terkait kebijakan importasi beras yang dilakukan pemerintah. Padahal sejatinya, ini merupakan karena lemahnya faktor internal yaitu kegagalan Bulog dalam menyerap produksi petani sehingga menyebabkan cadangan beras nasional menipis, jalan paling singkat tentu saja dengan melegalisasi impor,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Rofi menambahkan, pemerintah dengan kebijakan impor berasnya seakan-akan sedang menyalahkan petani Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan beras nasional. Padahal kelemahan tersebut diakibatkan dari rendahnya serapan dan lemahnya redistribusi beras lokal oleh Perum Bulog.

Selain itu, lanjutnya, manajemen produksi dan stok beras nasional juga lemah. Seharusnya, kata Rofi, daerah yang surplus beras kelebihan produksinya didistribusikan ke daerah yang kurang.

"Kebijakan impor ini menunjukan pemerintah malas untuk menghimpun, menseleksi dan mendistribusi beras nasional, karena lebih mudah dan murah melakukan impor beras dari Vietnam," tuturnya. (ags/gen)