Pemerintah Terbitkan Obligasi Rp369 Triliun Sampai Semester I

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menerbitkan surat berharga negara (SBN) mencapai Rp369 triliun sampai semester I 2016. Angka tersebut mencakup 68 persen dari total gross pembiayaan utang tahun ini yang mencapai Rp542 triliun.

"Sekarang rencana sekitar 68 persen dari gross SBN akan diterbitkan di semester I. Target gross SBN sekitar Rp 542 triliun sesuai APBN 2016," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Scenaider Siahaan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/3).

Dalam front loading itu juga direncanakan termasuk penerbitan obligasi berdenominasi valuta asing maksimal 30 persen dari total gross SBN. Obligasi tersebut antara lain SBN berdenominasi euro (euro bond), berdenominasi yen (samurai bond) maupun SBN jenis syariah (sukuk global).

Pilihan Redaksi 2016, Pemerintah Terbitkan Sukuk Global US$ 2,5 Miliar Pemerintah Cari Pinjaman US$ 5 Miliar untuk Tambal Defisit Defisit Bengkak, Pemerintah akan Tarik Pinjaman Asing US$ 5 M

"Semoga saja bisa dieksekusi semua valasnya di semester I ini," katanya.

Meski wacana kebijakan pengampunan pajak dinilai mampu mendongkrak penerimaan negara, Scenaider mengatakan pemerintah tidak akan mengubah porsi penerbitan SBN tahun ini. Jatah front loading pun akan tetap 68 persen jika pada akhirnya kebijakan tax amnesty disahkan oleh parlemen.

"Tetap sama. Kita antisipasi implementasi tax amnesty baru efektif di semester II. Sampai sekarang masih segitu target SBN. Nanti kalau berubah di APBNP akan kita sesuaikan lagi," katanya.

Sementara itu Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan menjaga defisit anggaran pada kisaran yang dianggap aman. Pemerintah menghindari posisi defisit tahun lalu yang mencapai 2,53 persen terulang kembali di taun ini.

"Fiskal defisit kita jaga di range yang masuk akal lah. Jangan lebih daripada tahun lalu," kata Bambang.

Saat ini penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun lalu pun menjadi opsi terdepan untuk menambal defisit anggaran yang diperlebar menjadi 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kan ada SAL juga dari tahun lalu sekitar Rp 20 triliun. Itu sudah nutup kira-kira 0,15 persen. Lumayan, kan," jelasnya.

Saat ini keputusan untuk menambah porsi utang atau tidak juga sangat bergantung pada finalisasi tax amnesty. Pemerintah berharap kepastian penuh terhadap realisasi pengampunan pajak.

"Skenarionya ya potong belanja sampai defisitnya yang masuk akal. Defisit yang aman yang tidak menambah utang terlalu banyak," katanya. (gen)