Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memutuskan tidak akan menyuntik modal kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun depan.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dilakukan cukup dua kali saja yakni dalam APBN tahun 2015 dan 2016.
Rini beralasan dihentikannya program PMN di tahun 2017 karena struktur permodalan BUMN dianggap sudah cukup kuat untuk melakukan kegiatan operasional hingga pembangunan infrastruktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang tahun depan dengan kemampuan kita, kita tidak butuh PMN lagi. Jadi BUMN me-
leverage equity yang didapatkan dari negara untuk pembangunan," kata Rini saat konferensi pers tentang nota keuangan dan RUU APBN 2017, Selasa (16/8).
Terlebih lagi di tahun depan, kata Rini, ada beberapa perusahaan BUMN dan anak usahanya akan melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Dengan begitu perusahaan tersebut akan mendapat dana segar dari investor pasar saham.
"Kalau tahun ini kami targetkan ada beberapa
right issue. Tapi tahun depan anak-anak BUMN seperti Hutama Karya Realty akan IPO, Tugu Pratama juga akan IPO, dan ada beberapa anak cucu BUMN lainnya untuk dapat meningkatkan kemampuan BUMN," kata Rini.
Selain mencari modal lewat IPO, terdapat sejumlah perusahaan BUMN yang berencana menjaring modal melalui penerbitan surat utang (obligasi). Rini mengatakan, tahun depan penerbitan obligasi perusahaan BUMN ditargetkan mencapai Rp165 triliun untuk yang berdenominasi rupiah dan US$1,5 miliar untuk obligasi valas.
"Untuk yang obligasi valas tahun depan rencananya dilakukan oleh PT Pertamina Persero," ujar Rini.
Selain itu, Kementerian BUMN juga akan menambah kapasitas belanja modalnya menjadi Rp555 triliun. Angka ini mencakup seluruh BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara.
"Untuk 2015
capex kita Rp219 triliun, tahun ini targetnya Rp416 triliun. Tahun depan sekitar Rp555 triliun. Dengan jumlah ini kita lakukan
leveraging," ujarnya.
(gir/gir)