Jakarta, CNN Indonesia -- Penambahan jumlah perusahaan di lantai bursa saham (emiten) sepanjang 2016 terbilang masih rendah. Hal tersebut membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritik kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI).
Seperti diketahui, jumlah emiten baru hanya sebanyak 16 atau jauh dari target BEI sebanyak 25 emiten. Padahal, target tersebut sudah direvisi dari target awal sebanyak 35.
"Ini terendah dalam tujuh tahun terakhir. Dalam refleksi saya, kalau kapitalisasi naik tajam hanya dengan perusahaan lama, itu bukan indikator yang sehat dan membanggakan. Kami harapkan kapitalisasi naik karena perusahaan yang masuk bursa naik," papar Sri Mulyani usai membuka perdagangan di gedung BEI, Selasa (3/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, perusahaan yang masuk bursa sifatnya bukanlah eksklusif melainkan iklusif. Sehingga, bisa dilakukan oleh berbagai jenis perusahaan, baik dari perusahaan besar, menengah, atau kecil. Selain itu, perusahaan yang dapat melantai di bursa juga tak hanya yang beroperasi di Jakarta, tetapi juga di daerah lainnya.
"Kami siap melakukan apa saja dari sisi kebiajakn ekonomi sehingga pelaku perusahaan di Indonesia semakin maju," terang dia.
Ia menjelaskan, investasi dalam berbagai sektor diyakini dapat memajukan perekonomian suatu negara, terutama dalam hal pemerataan dan kesejahteraan di Indonesia. Untuk itu, BEI dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memfasilitasi kebutuhan investasi di dalam negeri.
"Ini dapat jadi jembatan tanpa menciptakan komplikasi secara makro ekonomi, tapi di sisi lain baik bagi pemilik modal," ungkap Sri Mulyani, Selasa (3/1).
Sama halnya dengan perekonomian dalam negeri, Sri Mulyani mengingatkan jika kondisi pasar modal Indonesia juga dipengaruhi oleh perekonomian global dan tentunya juga perekonomian Indonesia.
"Kondisi bursa merefleksikan perekonimian secara seimbang," imbuh dia.
Sementara, Sri Mulyani, ekonomi global belakangan ini belum dapat dibilang menguntungkan karena masih banyak ketidakpastian baik dari sisi geopolitik atau arah kebijakan negara yang relatif maju.
(gir)