Nilai Proyek LRT Disunat, Waskita Karya Klaim Tetap Untung
CNN Indonesia
Jumat, 17 Feb 2017 10:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk memastikan pendapatan perusahaan dari proyek pembangunan kereta api jenis Light Rapid Transit (LRT) Palembang tak akan tergerus, meski pemerintah telah memangkas nilai kontrak proyek prasarana dari semula Rp12,5 triliun menjadi Rp10,9 triliun.
Pasalnya, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Choliq bilang, perusahaan kontruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut masih mendapat aliran pendapatan sebesar 10 persen dari nilai kontrak proyek.
"Kisaran pendapatan tetap 10 persen, sehingga tetap sesuai dengan rata-rata biaya jasa konstruksi yang biasanya didapat kontraktor," kata Choliq saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis malam (16/2).
Namun, Choliq enggan berbagi proyeksi pendapatan perusahaan yang sebelumnya diperhitungkan saat mengajukan nilai kontrak proyek sebesar Rp12,5 triliun kepada pemerintah.
Ia bilang, setidaknya perusahaan tetap optimistis dapat mengejar target pendapatan tahun ini yang dibidik mencapai Rp40 triliun atau meningkat hingga 68,7 persen dari pendapatan sepanjang 2016 sebesar Rp23,78 triliun.
Di sisi lain, sambung dia, pemangkasan nilai kontrak proyek tak akan pula menggangu kinerja perusahaan dalam mengejar pembangunan proyek LRT sepanjang 23,4 kilometer yang ditargetkan rampung pada 30 Juni 2018 mendatang atau sebelum perhelatan Asian Games 2018.
"Proyek LRT Palembang tidak akan molor dan tetap sesuai jadwal. Di akhir tahun ini, kami targetkan 85 persen, sehingga pada Februari 2018 sepenuhnya selesai," jelas Choliq.
Adapun saat ini, pengerjaan proyek LRT yang dimulai sejak 21 Oktober 2015 itu telah mencapai 34 persen. Dalam proyek LRT Palembang, Waskita akan membangun jalur layang, 13 stasiun, fasilitas operasi termasuk sembilan gardu listrik, dan satu depo dengan kapasitas 14 set kereta yang masing-masing terdiri dari tiga kereta.
Apabila rampung, LRT Palembang diproyeksikan dapat menampung sebanyak 180 sampai 250 penumpang. Dengan begitu, pembangunan LRT Palembang diharapkan dapat menjadi moda transportasi massal baru yang mampu efisien dalam mengangkut penumpang dengan waktu tempuh yang singkat.
Sekadar mengingatkan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Waskita Karya baru saja menandatangani Adendum Kontrak 1 proyek pembangunan LRT Palembang sebesar Rp10,9 triliun.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono menuturkan, penandatangan Adendum Kontrak 1 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan atau Light Rapid Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan yang ditugaskan kepada Waskita Karya sebagai pelaksana pembangunan Prasarana LRT di Sumatera Selatan.
Menurut Prasetyo, sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2015 lalu, kedua pihak telah menandatangani kontrak proyek dengan pagu senilai Rp12,5 triliun. Namun, pemerintah melakukan audit terhadap nilai kontrak tersebut dan memangkas nilai kontrak menjadi Rp10,9 triliun saja.
"Besaran adendum kontrak yang ditandatangani saat ini merupakan hasil evaluasi konsultan SMEC International Pty Ltd yang ditunjuk berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016," ucap Prasetyo dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.
Adapun nilai kontrak proyek LRT Palembang sepenuhnya akan ditopang oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak Rp2 triliun pendanaan proyek akan dialirkan dari kas Kemenhub berdasarkan alokasi APBN 2017. Sedangkan sisanya, belum dijelaskan oleh pemerintah.
Pemerintah menjamin, pendanaan proyek LRT Palembang akan diselesaikan oleh pemerintah saat konstruksi proyek rampung dengan jaminan bunga sebesar lima persen per tahun dari nilai kontrak bila pembayaran proyek melebihi batas waktu penyelesaian proyek pada Februari 2018.
Sementara untuk pemenuhan sarana proyek LRT Palembang berupa penyediaan kereta api akan dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan batas waktu sebelum Juni 2018, termasuk untuk menyelesaikan pengujian jalur LRT dan pengoperasian kereta api.
Pasalnya, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Choliq bilang, perusahaan kontruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut masih mendapat aliran pendapatan sebesar 10 persen dari nilai kontrak proyek.
"Kisaran pendapatan tetap 10 persen, sehingga tetap sesuai dengan rata-rata biaya jasa konstruksi yang biasanya didapat kontraktor," kata Choliq saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis malam (16/2).
Ia bilang, setidaknya perusahaan tetap optimistis dapat mengejar target pendapatan tahun ini yang dibidik mencapai Rp40 triliun atau meningkat hingga 68,7 persen dari pendapatan sepanjang 2016 sebesar Rp23,78 triliun.
Di sisi lain, sambung dia, pemangkasan nilai kontrak proyek tak akan pula menggangu kinerja perusahaan dalam mengejar pembangunan proyek LRT sepanjang 23,4 kilometer yang ditargetkan rampung pada 30 Juni 2018 mendatang atau sebelum perhelatan Asian Games 2018.
"Proyek LRT Palembang tidak akan molor dan tetap sesuai jadwal. Di akhir tahun ini, kami targetkan 85 persen, sehingga pada Februari 2018 sepenuhnya selesai," jelas Choliq.
Apabila rampung, LRT Palembang diproyeksikan dapat menampung sebanyak 180 sampai 250 penumpang. Dengan begitu, pembangunan LRT Palembang diharapkan dapat menjadi moda transportasi massal baru yang mampu efisien dalam mengangkut penumpang dengan waktu tempuh yang singkat.
Sekadar mengingatkan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Waskita Karya baru saja menandatangani Adendum Kontrak 1 proyek pembangunan LRT Palembang sebesar Rp10,9 triliun.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono menuturkan, penandatangan Adendum Kontrak 1 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan atau Light Rapid Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan yang ditugaskan kepada Waskita Karya sebagai pelaksana pembangunan Prasarana LRT di Sumatera Selatan.
Menurut Prasetyo, sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2015 lalu, kedua pihak telah menandatangani kontrak proyek dengan pagu senilai Rp12,5 triliun. Namun, pemerintah melakukan audit terhadap nilai kontrak tersebut dan memangkas nilai kontrak menjadi Rp10,9 triliun saja.
"Besaran adendum kontrak yang ditandatangani saat ini merupakan hasil evaluasi konsultan SMEC International Pty Ltd yang ditunjuk berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016," ucap Prasetyo dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.
Adapun nilai kontrak proyek LRT Palembang sepenuhnya akan ditopang oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak Rp2 triliun pendanaan proyek akan dialirkan dari kas Kemenhub berdasarkan alokasi APBN 2017. Sedangkan sisanya, belum dijelaskan oleh pemerintah.
Pemerintah menjamin, pendanaan proyek LRT Palembang akan diselesaikan oleh pemerintah saat konstruksi proyek rampung dengan jaminan bunga sebesar lima persen per tahun dari nilai kontrak bila pembayaran proyek melebihi batas waktu penyelesaian proyek pada Februari 2018.
Sementara untuk pemenuhan sarana proyek LRT Palembang berupa penyediaan kereta api akan dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan batas waktu sebelum Juni 2018, termasuk untuk menyelesaikan pengujian jalur LRT dan pengoperasian kereta api.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK