Jakarta, CNN Indonesia -- Seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memasuki tahap ketiga. Usai menetapkan 35 calon anggota, Panitia Seleksi akan menetetapkan 21 nama yang lolos ke tahap berikutnya
Chief Economist Bank Mandiri Anton Gunawan berharap, dari proses tersebut akan terpilih nama-nama yang berasal dari kalangan industri bukan hanya berasal dari kalangan regulator maupun otoritas.
Ia menilai, selama ini kursi pimpinan OJK banyak diisi oleh orang-orang institusi pemerintah seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta OJK itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sih berharap, pelaku industri keuangan yang masuk ke sana. Bukan hanya otoritas seperti BI, LPS, Tetapi lebih banyak dari pelakunya. Kalau yang dulu kan dari Kemenkeu, dan BI saja. Yang dari luar hanya Bu Ilya (Ilya Avianty) saja. Jadi sebaiknya yang masuk juga ada dari pelaku pasarnya," ujar Anton, Senin (6/3).
Untuk diketahui beberapa nama petinggi OJK saat ini memang mayoritas berasal dari regulator dan otoritas, sebut saja , Muliaman D. Hadad, Nelson Tampubolon serta Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono yang sebelumnya merupakan pejabat bank sentral.
 Petinggi OJK saat ini. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKN) Firdaus Djaelani merupakan mantan pejabat LPS yang sangat akrab dengan penanganan permasalahan perbankan mulai dari penanganan BPR bermasalah hingga menangani kasus seperti Bank Century.
Dua anggota DK lainnya yakni, Nurhaida dan Rahmat Waluyanto diketahui masing-masing pernah menjabat di Bapepam-LK dan Kementerian Keuangan. Hanya Ketua Dewan Audit Dewan Komisioner OJK, Ilya Avianti saja yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Padahal menurut Anton, sebagai lembaga yang sangat krusial dalam menentukan aturan dan kebijakan, OJK perlu melibatkan pelaku industri untuk mendapat masukan dan saran yang komprehensif terkait perkembangan industri keuangan baik bank maupun non bank.
Dibandingkan dengan industri keuangan bank, industri keuangan non bank dinilai yang paling harus banyak mendapat perhatian dan respon cepat dalam menghadapi perkembangannya.
"Non bank termasuk yang secara relatif, regulasinya kurang begitu kuat dibanding perbankan. Perbankan sudah sangat
rigid, cuma yang non bank ini yang tersendat. Termasuk soal investasi, karena investasi bodong sekarang banyak sekali," jelasnya.
 Aksi penipuan investasi Pandawa. (CNN Indonesia/Gloria Safira Taylor) |
Namun secara umum, ia berharap pimpinan OJK nantinya memiliki karakter kepimpinan yang kuat. Jabatan sekelas Kepala Eksekutif diharapkan lebih berperan dalam mengambil arah kebijakan dan koordinasi antara otoritas dengan pelaku industri,
"Korelasi dan kerja samanya harus diperkuat. Dan termasuk orang-orangnya ini yang bisa diharapkan. Memiliki link atau pemikiran yang jauh ke industri. Tapi bukan yang karena sudah mau pensiun saja masuk sana. Jadi bukan hanya soal penempatan," pintanya.
Dalam hasil penetapan 35 nama, beberapa nama yang berasal dari industri keuangan antara lain Riswinandi yang merupakan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Sigit Pramono mantan Ketua Umum Perbanas, Ketua Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Zulkifli Zaini yang juga sempat menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri, serta mantan Direktur Utama BNI Life Ahmad Junaedy Ganie.