logo CNN Indonesia

Banjir Data Pajak, Transaksi Barang Mewah Bakal Diketahui

, CNN Indonesia
Banjir Data Pajak, Transaksi Barang Mewah Bakal Diketahui
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim banyak informasi terkait aktivitas wajib pajak di luar negeri yang diberikan negara atau yurisdiksi mitra secara sukarela atau tanpa diminta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengungkapkan negara atau yurisdiksi mitra memberikan informasi secara spontan karena memiliki kerja sama di bidang perpajakan baik melalui perjanjian pajak (tax treaty) atau yang dikenal dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), kesepakatan bilateral maupun multilateral.

Dalam hal ini, negara atau yurisdiksi mitra menilai informasi yang dimiliki bermanfaat bagi Indonesia dalam upaya penggalian potensi, pemeriksaan, maupun penyidikan.

Misalnya, informasi transaksi pembelian barang mewah di luar negeri, hingga transaksi ekspor dan impor.

"Informasi yang kami terima akan kami teruskan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib pajak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti," tutur pria yang akrab disapa Yoga ini saat ditemui di kantornya, Kamis (16/3).

Setelah informasi ditindaklanjuti, DJP akan memberikan update tindak lanjut tersebut kepada negara mitra yang memberikan informasi.

Sayangnya, Yoga tidak bisa menyebutkan negara mana yang telah memberikan banyak informasi bagi otoritas pajak Indonesia karena terikat dengan perjanjian.

"Kami tidak bisa menyebutkan negara mana yang paling banyak memberikan informasi karena informasi ini bersifat rahasia," ujarnya.

Saat ini, Indonesia memang lebih banyak menerima informasi spontan dari negara atau yurisdiksi mitra dibandingkan memberikan informasi wajib pajak asing ke negara asalnya.

Kendati demikian, Yoga mengingatkan perekonomian Indonesia akan semakin berkembang dan mengundang semakin banyak investasi dari warga asing. Karenanya, pertukaran informasi demi kepentingan perpajakan tidak hanya menguntungkan otoritas pajak Indonesia.

Saat ini, Indonesia perlu memperbaiki sistem teknologi informasi dan regulasi di bidang perpajakan untuk mengikuti standar global. Salah satunya, adanya wewenang otoritas pajak untuk membuka data simpanan perbankan maupun aset wajib pajak asing di pasar modal secara otomatis.

Jika tidak, Indonesia akan terkucilkan karena Indonesia dianggap tidak bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh otoritas pajak l negara lain.

Salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) di bidang keuangan demi kepentingan perpajakan.

Beleid ini menjadi syarat Indonesia untuk memenuhi komitmen Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) pada tahun 2015 lalu untuk melakukan pertukaran informasi finansial dengan lebih dari 100 negara lain.

Ditargetkan, Perppu dalam rangka AeOI berlaku Mei 2017. Perrpu ini bakal merevisi empat undang-undang (UU) yaitu UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Beleid ini menjadi aturan sekunder dari perppu yang akan terbit nanti.

Lebih lanjut, selain pertukaran informasi keuangan wajib pajak, awal tahun ini, Indonesia juga telah menandatangani MCAA pada pertukaran laporan antar negara (CbCR) yang memuat informasi transaksi afiliasi wajib pajak.

Melalui kesepakatan ini, otoritas pajak di dunia bisa mengantisipasi upaya penghindaran pajak dengan cara manipulask harga transfer (transfer pricing).

Sebagai informasi, saat ini Indonesia telah memiliki kesepakatan pertukaran informasi demi kepentingan perpajakan dengan 136 negara maupun yurisdiksi mitra. Pertukaran informasi tersebut dilakukan berdasarkan permintaan, spontan, maupun otomatis.

0 Komentar
Terpopuler
CNN Video