PLN Lanjutkan Delapan Pembangkit Mangkrak Warisan SBY
CNN Indonesia
Rabu, 31 Mei 2017 22:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) mengatakan telah melanjutkan delapan dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan warisan program Fast Track Program I (FTP) yang dimulai pada 2006 silam. Adapun, sebagian dari pembangkit tersebut masuk ke dalam 34 proyek yang diangap mangkrak dan belakangan disorot Presiden Joko Widodo.
Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan, lima dari proyek tersebut merupakan lanjutan dari proyek-proyek mangkrak. Pembangkit-pembangkit itu terdiri dari PLTU Parit Baru berkapasitas 2x50 Megawatt (MW), PLTU Bengkayang dengan kapasitas 2x27,5 MW, PLTU Gorontalo berkapasitas 2x25 MW, PLTU Bima berkapasitas 2x10 MW, dan PLTU Waai Ambon dengan besaran 2x10 MW.
Sementara itu, tiga proyek lain yang tidak masuk daftar proyek mangkrak namun masih diteruskan adalah PLTU Ende dengan kapasitas 7 MW, PLTU Lombok 2 berkapasitas 25 MW, dan PLTU Pulang Pisau dengan kapasitas 60 MW. Tingkat kemajuan tiga proyek ini mencapai di atas 90 persen.
"Sebenarnya ada sembilan proyek yang kami lanjutkan. Namun nyatanya, PLTU Holtekamp 1 di Jayapura dengan kapasitas 10 MW sudah dirampungkan beberapa waktu lalu," tutur Sofyan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (31/5).
Sofyan menjelaskan, kelima pembangkit yang merupakan bagian dari pembangkit mangkrak ini ada yang dilanjutkan oleh kontraktor sebelumnya dan sebagian ada yang diambil alih oleh anak usaha PLN. Menurutnya, sebagian pembangkit ini memang tidak berjalan akibat adanya kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) yang belum begitu jelas sejak awal. Sayang, ia tak merinci lebih jauh mengenai poin-poin yang dimaksud.
"Sehingga, jika kesepakatan belum ada yang klir, tak hanya pengembang yang rugi namun juga PLN," paparnya.
Direktur Bisnis Regional Jawa Tengah PLN Nasri Sebayang menambahkan, banyaknya proyek mangkrak disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, tidak lengkapnya survei tanah, sehingga pengadaan bagi proyek pembangkit belum bisa dikerjakan meski PPA sudah dilakukan. Selain berpengaruh ke pengadaan, minimnya survei tanah membuat pengembang tidak mengerti topografi tanah, dan berakibat ke penundaan pembangunan pondasi.
Di samping itu, masalah pembiayaan juga menghambat realisasi pembangkit-pembangkit tersebut. Menurutnya, beberapa lembaga pembiayaan asal China membutuhkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan agar dana bisa cair. Namun, pemerintah nampaknya tidak bisa merespons dengan baik.
"Karena butuh jaminan, maka pembiayaan ini terlambat bisa 1,5 tahun hingga 2 tahun lamanya. SJKU bagi pembangkit-pembangkit besar baru saja dikerjakan ketika Menteri Keuangan dijabat Bu Sri Mulyani," paparnya.
Menurut Nasri, banyaknya kekurangaan di dalam persiapan FTP 1 karena persiapannya yang cukup minim. Pasalnya, pasca Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 terbit, persiapan kontrak langsung dilakukan setahun setelahnya.
"Akibatnya, karena beberapa hambatan jadinya kontraktor tidak melanjutkan," pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi menyoroti mangkraknya 34 pembangkit listrik sisa program FTP I dengan total kapasitas 627,8 MW. Pemerintah mengestimasi potensi kerugian 34 pembangkit ini sebesar Rp3,76 triliun.
Dari 34 pembangkit, PLN kemudian setuju untuk melanjutkan 23 proyek dan melakukan terminasi atas 11 pembangkit. Pembangkit terminasi itu terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kuala Tungkal (2x7 Megawatt (MW)), PLTU Bengkalis (2x10 MW), PLTU Ipuh Seblat (2x8 MW), PLTU Tembilahan (2x5,5 MW), PLTU Buntok (2x7 MW), PLTU Kuala Pambuang (2x3 MW), dan PLTU Tarakan (2x7 MW).
Selain itu, ada pula pembangkit yang diterminasi dan berlokasi di Indonesia timur seperti PLTU Bau-Bau (2x10 MW), PLTU Raha (2x3 MW), PLTU Wangi-Wangi (2x3 MW), dan PLTU Jayapura (2x13 MW). Proyek-proyek merupakan bagian dari kontrak yang berjalan antara tahun 2007 hingga 2012
Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan, lima dari proyek tersebut merupakan lanjutan dari proyek-proyek mangkrak. Pembangkit-pembangkit itu terdiri dari PLTU Parit Baru berkapasitas 2x50 Megawatt (MW), PLTU Bengkayang dengan kapasitas 2x27,5 MW, PLTU Gorontalo berkapasitas 2x25 MW, PLTU Bima berkapasitas 2x10 MW, dan PLTU Waai Ambon dengan besaran 2x10 MW.
Sementara itu, tiga proyek lain yang tidak masuk daftar proyek mangkrak namun masih diteruskan adalah PLTU Ende dengan kapasitas 7 MW, PLTU Lombok 2 berkapasitas 25 MW, dan PLTU Pulang Pisau dengan kapasitas 60 MW. Tingkat kemajuan tiga proyek ini mencapai di atas 90 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sofyan menjelaskan, kelima pembangkit yang merupakan bagian dari pembangkit mangkrak ini ada yang dilanjutkan oleh kontraktor sebelumnya dan sebagian ada yang diambil alih oleh anak usaha PLN. Menurutnya, sebagian pembangkit ini memang tidak berjalan akibat adanya kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) yang belum begitu jelas sejak awal. Sayang, ia tak merinci lebih jauh mengenai poin-poin yang dimaksud.
Direktur Bisnis Regional Jawa Tengah PLN Nasri Sebayang menambahkan, banyaknya proyek mangkrak disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, tidak lengkapnya survei tanah, sehingga pengadaan bagi proyek pembangkit belum bisa dikerjakan meski PPA sudah dilakukan. Selain berpengaruh ke pengadaan, minimnya survei tanah membuat pengembang tidak mengerti topografi tanah, dan berakibat ke penundaan pembangunan pondasi.
Di samping itu, masalah pembiayaan juga menghambat realisasi pembangkit-pembangkit tersebut. Menurutnya, beberapa lembaga pembiayaan asal China membutuhkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan agar dana bisa cair. Namun, pemerintah nampaknya tidak bisa merespons dengan baik.
"Karena butuh jaminan, maka pembiayaan ini terlambat bisa 1,5 tahun hingga 2 tahun lamanya. SJKU bagi pembangkit-pembangkit besar baru saja dikerjakan ketika Menteri Keuangan dijabat Bu Sri Mulyani," paparnya.
Menurut Nasri, banyaknya kekurangaan di dalam persiapan FTP 1 karena persiapannya yang cukup minim. Pasalnya, pasca Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 terbit, persiapan kontrak langsung dilakukan setahun setelahnya.
"Akibatnya, karena beberapa hambatan jadinya kontraktor tidak melanjutkan," pungkasnya.
Dari 34 pembangkit, PLN kemudian setuju untuk melanjutkan 23 proyek dan melakukan terminasi atas 11 pembangkit. Pembangkit terminasi itu terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kuala Tungkal (2x7 Megawatt (MW)), PLTU Bengkalis (2x10 MW), PLTU Ipuh Seblat (2x8 MW), PLTU Tembilahan (2x5,5 MW), PLTU Buntok (2x7 MW), PLTU Kuala Pambuang (2x3 MW), dan PLTU Tarakan (2x7 MW).
Selain itu, ada pula pembangkit yang diterminasi dan berlokasi di Indonesia timur seperti PLTU Bau-Bau (2x10 MW), PLTU Raha (2x3 MW), PLTU Wangi-Wangi (2x3 MW), dan PLTU Jayapura (2x13 MW). Proyek-proyek merupakan bagian dari kontrak yang berjalan antara tahun 2007 hingga 2012
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK