Waswas Awan Hitam Deindustrialisasi

Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal menuturkan, sebetulnya tanda-tanda deindustrialisasi sudah mengintai Indonesia sejak 2004.

Menurutnya, semua negara pasti pernah mengalami deindustrialisasi. Namun, untuk kasus Indonesia, status waspada memang patut disematkan.

Menurut Faisal, sebagian besar negara yang mengalami fase deindustrialisasi umumnya adalah negara maju, di mana sektor manufaktur sudah memasuki masa dewasa (mature).

Dengan kata lain, pertumbuhan manufaktur sebagian besar sudah disumbang oleh sektor padat modal dan berteknologi tinggi dan sudah tidak lagi mengandalkan sektor usaha padat karya.

Tetapi, khusus untuk kasus di Indonesia, sektor manufaktur sudah layu di tengah tingginya ketergantungan dari industri padat karya. Ia mengutip data BPS pada kuartal III 2017, di mana sektor makanan dan minuman mengambil porsi 34,95 persen terhadap total nilai industri non migas.

Jika pertumbuhan industri manufaktur Indonesia tidak segera mencapai dua digit, maka Indonesia akan kewalahan dalam menggapai pendapatan per kapita yang juga tinggi. Bisa-bisa, Indonesia malah akan terjebak di dalam perangkap negara kelas menengah (middle income trap).

Di tahun 2016, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia ada di angka US$3.400, sementara Bank Dunia mencatat bahwa standar pendapatan negara maju minimal memliki pendapatan per kapita US$12.236.

“Kalau di negara maju, sektor industri sudah lewat masa maturity lalu bergeser ke jasa. Indonesia bahkan belum sempat mengalami industri manufaktur yang mature, belum sampai high value added. Bahkan belum sampai juga pertumbuhan industri mencapai dua digit, sudah keburu turun,” paparnya. Mengatasi hal tersebut, tentu dibutuhkan keseriusan tingkat tinggi dari pemerintah. Faisal menuturkan, pemerintah harus jor-joran dalam menggiatkan sektor manufaktur, di mana salah satu contohnya adalah menentukan prioritas pengembangan industri nasional.

Sehingga, sumber daya dalam bentuk Sumber Daya Manusia (SDM) hingga bahan baku bisa dimanfaatkan dengan tepat guna.

“Bahkan kalau perlu, biarlah sektor manufaktur ini langsung di bawah kendali Presiden. Karena menumbuhkan nilai industri nasional bukan hanya pekerjaan Kementerian Perindustrian, namun juga tolak ukur keberhasilan bagi instansi lain. Harus jelas arah industri nasional mau dibawa ke mana, sehingga anggaran pemerintah hingga resources yang ada benar-benar terkonsentrasi,” jelasnya.

Di tengah kekhawatiran deindustrialisasi, Indonesia dinilainya bisa sedikit menghela nafas mengingat banyak pula negara-negara berkembang yang sektor industrinya sudah layu sebelum berkembang.

Ambil contoh negara-negara di benua Afrika, di mana kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB sudah melandai bahkan sebelum sektor padat karyanya benar-benar matang.

“Di Afrika, banyak negara yang bahkan belum sampai industri tekstil sudah turun kontribusinya. Mereka masih berkutat di light industry,” paparnya.

(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini kinerja sektor manufaktur masih dianggap mumpuni dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Ia mengacu pada data United Nations Statistics Division tahun 2016 yang menyebut bahwa Indonesia menempati peringkat ke-empat dari 15 negara di dunia yang industri manufakturnya bisa memberikan kontribusi terhadap PDB lebih dari 10 persen.

Meski demikian, tentu saja Indonesia tak boleh berpuas diri. Penguatan industri dalam negeri, lanjutnya, harusnya bisa disokong oleh hilirisasi SDA dalam negeri.

Menurutnya, Indonesia sudah menuju ke arah tersebut. Ini dibuktikan dari kinerja sektor industri logam dasar yang membukukan pertumbuhan 10,6 persen secara tahunan di kuartal III kemarin.

Di samping itu, penguatan nilai industri dalam negeri juga perlu ditopang oleh investasi dan penguatan perdagangan antar negara. Ia berharap, kedua faktor tersebut bisa mencuat setelah Indonesia mengalami kenaikan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) dari posisi 91 ke 72.

Yang terakhir, tentu saja paradigma mengenai sektor manufaktur harus diubah agar Indonesia bisa melahirkan sektor unggulan berdaya saing tinggi.

“Paradigma industri manufaktur global saat ini memandang proses produksi sebagai satu kesatuan antara proses praproduksi, produksi dan pascaproduksi. Oleh karena itu, kami sudah tidak bisa lagi melihat produksi hanya di pabrik saja,” paparnya.