ANALISIS
Siasat Agar Subsidi Energi Tak Jadi Duri Dalam Daging
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 10 Jan 2018 14:50 WIB
Direktur Eksekutif Petrominer Institute Komaidi Notonegoro menuturkan, ada kemungkinan realisasi subsidi energi tahun ini mengalami deviasi yang jauh dari targetnya.
Ia memperkirakan bahwa harga minyak akan berada di kisaran US$60 per barel hingga US$65 per barel, atau 25 persen hingga 35 persen dari asumsi harga ICP saat ini.
Sudah pasti, pemerintah tak bisa mengendalikan harga minyak karena ini sudah diatur melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Adapun menurutnya, harga minyak masih perkasa di tahun ini karena perekonomian global mulai membaik dan investasi di bidang hulu migas menunjukkan arah pemulihan.
Melihat kondisi tersebut, ia menganggap bahwa pemerintah perlu realistis. Jika perencanaan sudah melenceng dari realisasi, pemerintah harus siap mengubah asumsi harga ICP dan anggaran subsidi energi.
Masalahnya, mengubah target-target ini perlu menempuh jalan panjang sebab memerlukan kesepakatan legislatif.
“Tentu harus dilakukan perubahan asumsi harga minyak. Kalau saat ini harganya US$60 per barel, secara penerimaan mungkin positif. Tapi ada asumsi belanja negara yang juga ikut berubah kalau harga minyak mengalami deviasi yang terlampau jauh,” ungkap Komaidi.
Ia menuturkan, langkah mengubah asumsi ini lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Pasalnya, nanti yang menanggung selisih antara harga keekonomian BBM dan elpiji bersubsidi dengan harga jualnya adalah PT Pertamina (Persero).
Menurutnya, jika pembebanan subsidi sudah mengganggu badan pelaksana, artinya ada penyakit kronis di dalam penyaluran subsidi ini.
Memang, saat ini kondisi keuangan Pertamina masih membukukan laba. Adapun hingga kuartal III 2017 kemarin, perusahaan pelat merah ini masih membukukan laba US$1,99 miliar, meski angkanya turun 27 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya US$.2,83 miliar.
Tetapi jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka tekanan yang dihadapi Pertamina lambat laun akan dirasakan pemerintah, seperti minimnya dividen yang disetor ke pemerintah hingga risiko penyelamatan BUMN kalau memang kondisinya sudah kronis.
“Subsidi ini kan tugas negara, jangan sampai dibebankan ke luar APBN. Jangan sampai sudah dianggarkan, yang kena malah beban pelaksananya. Maka dari itu, kami menganggap bahwa pemerintah perlu realistis dalam membuat kebijakan anggaran,” papar dia.
Ia memperkirakan bahwa harga minyak akan berada di kisaran US$60 per barel hingga US$65 per barel, atau 25 persen hingga 35 persen dari asumsi harga ICP saat ini.
Sudah pasti, pemerintah tak bisa mengendalikan harga minyak karena ini sudah diatur melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Adapun menurutnya, harga minyak masih perkasa di tahun ini karena perekonomian global mulai membaik dan investasi di bidang hulu migas menunjukkan arah pemulihan.
Melihat kondisi tersebut, ia menganggap bahwa pemerintah perlu realistis. Jika perencanaan sudah melenceng dari realisasi, pemerintah harus siap mengubah asumsi harga ICP dan anggaran subsidi energi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tentu harus dilakukan perubahan asumsi harga minyak. Kalau saat ini harganya US$60 per barel, secara penerimaan mungkin positif. Tapi ada asumsi belanja negara yang juga ikut berubah kalau harga minyak mengalami deviasi yang terlampau jauh,” ungkap Komaidi.
Menurutnya, jika pembebanan subsidi sudah mengganggu badan pelaksana, artinya ada penyakit kronis di dalam penyaluran subsidi ini.
Memang, saat ini kondisi keuangan Pertamina masih membukukan laba. Adapun hingga kuartal III 2017 kemarin, perusahaan pelat merah ini masih membukukan laba US$1,99 miliar, meski angkanya turun 27 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya US$.2,83 miliar.
Tetapi jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka tekanan yang dihadapi Pertamina lambat laun akan dirasakan pemerintah, seperti minimnya dividen yang disetor ke pemerintah hingga risiko penyelamatan BUMN kalau memang kondisinya sudah kronis.
“Subsidi ini kan tugas negara, jangan sampai dibebankan ke luar APBN. Jangan sampai sudah dianggarkan, yang kena malah beban pelaksananya. Maka dari itu, kami menganggap bahwa pemerintah perlu realistis dalam membuat kebijakan anggaran,” papar dia.
Rombak Anggaran
BACA HALAMAN BERIKUTNYA TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK