DMO Kelapa Sawit Bisa Buat Subsidi Biofuel Bengkak

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) minyak sawit mentah untuk program B100 diprediksi bakal membuat anggaran untuk subsidi program biofuel membengkak.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan dalam negeri.

"Kami tahu ada hambatannya, dari segi teknis hal ini sudah dibuktikan tapi dari ekonomis dibutuhkan subsidi lebih besar dibanding B30," ujarnya dalam webinar, Rabu (22/7).

Seperti diketahui, dana subsidi biofuel diperoleh dari pungutan ekspor CPO perusahaan perkebunan kelapa sawit yang kemudian dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pungutan tersebut ditentukan pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Derom bakal muncul masalah baru jika pemerintah tidak menyiapkan subsidi di luar dana yang dikelola BPDPKS. Pasalnya, selisih antara harga DMO dengan harga pasar menyebabkan keuntungan pengusaha tergerus besar-besaran.

"Satu hal bahwa DMO harganya akan berbeda dengan harga pasar, dan DMO itu dapat mengakibatkan harga CPO juga menjadi terdistorsi," ucap Derom.

Di samping itu, besaran DMO juga bisa mengganggu penetapan penentuan harga tandan buah segar (TBS) bagi petani karena akan ada perubahan harga dengan cepat.

"Ini perlu diantisipasi kalau tidak petani yang dirugikan," ungkapnya.

Karena itu, menurut Derom pemerintah perlu berdiskusi lebih lanjut dengan para stakeholder di sektor perkebunan kelapa sawit agar dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik.

Ia juga menyarankan pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu, ketika pemerintah menjalankan program stabilisasi harga minyak goreng. Saat itu pengusaha yang ikut dalam program stabilisasi harga harus menjual CPO jauh lebih rendah dari harga di pasar internasional.

Imbasnya banyak perusahaan yang kena audit Ditjen Pajak karena dianggap memperkecil keuntungan. Padahal hal tersebut merupakan imbas dari kebijakan yang diwajibkan pemerintah.

"Kalaupun dilaksanakan akan bisa berjalan dengan baik. Timbul kekhawatiran dalam pelaksanaannya DMO itu kurang lancar dan rawan terhadap penyimpangan. Pengalaman masa lalu dengan upaya stabilitas harga minyak goreng saya juga sering ditunjuk sebagai ketua tim, ternyata dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]