Sri Mulyani Taksir Kinerja Bank Syariah Minus karena Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan industri perbankan syariah bisa tumbuh negatif pada tahun ini karena tertekan pandemi virus corona atau covid-19. Tak hanya itu, nilai aset dan likuiditas juga bisa menurun.

"Ada risiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan kualitas aset keuangan dan profitabilitas serta risiko pertumbuhan perbankan syariah melambat atau bahkan negatif," ucap Ani, sapaan akrabnya di forum diskusi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Kamis (23/7).

Bendahara negara yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IAEI itu mengatakan risiko itu sudah tercermin dari penurunan indeks ketahanan industri perbankan syariah yang dirilis usai pandemi corona mewabah di Indonesia.

Data Jakarta Islamic Index (JII) mencatat indeks turun sekitar 6,44 persen ke kisaran di bawah 400 pada Maret 2020 saat kasus positif virus corona pertama diumumkan.

Atas gambaran ini, menurutnya, pelaku perbankan syariah harus mulai menurunkan target pertumbuhan bisnis mereka, seperti halnya yang sudah mulai dilakukan bank konvensional. Pasalnya, tekanan pandemi corona menyerang sumber bisnis bank syariah.

"Perbankan syariah harus mulai revisi target pertumbuhan seperti perbankan lain. Risiko tidak hanya mempengaruhi kemampuan lembaga syariah untuk beri pembiayaan, tapi juga mendorong pemulihan ekonomi," katanya.

Pada 2019 misalnya, industri bank syariah tumbuh di atas 5 persen berkat sumbangan besar dari pembiayaan ke pemilik rumah tinggal sekitar Rp83,7 triliun.

Selain itu, juga ditopang oleh pembiayaan peralatan rumah tangga termasuk multiguna Rp53,8 triliun, perdagangan besar dan eceran Rp37,3 triliun, konstruksi Rp32,5 triliun, dan industri pengolahan Rp27,8 triliun.

Nyatanya, seluruh sektor itu terkena imbas dari pandemi corona, sehingga akan memberi dampak pada bank syariah. "PSBB menyebabkan turunnya berbagai kegiatan, manufaktur, perdagangan, dan proyek-proyek alami penurunan atau pembatalan," imbuhnya.

Di sisi lain, sambungnya, industri bank syariah juga harus mengantisipasi risiko peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF). Namun, ia tidak memberi proyeksi seberapa besar NPF mungkin akan bengkak pada tahun ini.

"Risiko perbankan syariah dalam bentuk (peningkatan) NPF jadi salah satu yang menentukan kemampuan bertahan dan bangkit lagi," tuturnya.

Senada, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat membenarkan bahwa peningkatan NPF akan menjadi tantangan bagi bank syariah pada tahun ini.

Bahkan, NPF bank syariah lebih tinggi dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) bank konvensional, yaitu 5,54 persen pada Mei 2020.

"Memang kami lihat dari beberapa bulan setelah covid-19 agak mengalami kenaikan," ucap Teguh pada kesempatan yang sama.

Kendati begitu, Teguh mengaku masih cukup optimis dengan kinerja para pelaku industri perbankan syariah. Sebab, pertumbuhan pembiayaan masih cukup tinggi sekitar 10,14 persen pada Mei 2020.

Kemudian, aset tumbuh 9,35 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,24 persen. Sedangkan pertumbuhan kredit bank konvensional cuma 3,04 persen dan DPK tumbuh 8,87 persen pada periode yang sama.

"Kalau dibandingkan industri keuangan secara keseluruhan, pertumbuhan dari perbankan syariah di Mei secara industri lebih tinggi dibandingkan konvensional," katanya.

Sementara Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Juda Agung berpandangan pertumbuhan bank syariah kemungkinan akan turun lebih dalam daripada bank konvensional. Salah satunya tercermin dari tanggungan restrukturisasi kredit di masa pandemi corona.

Menurut catatan Juda, nilai restrukturisasi dari bank sekitar Rp800 triliun sampai Juli 2020. "Itu sekitar 15 persen dari total outstanding kredit bank konvensional, kalau di syariah itu setara 25 persen dari total outstanding pembiayaan," ujar Juda.

[Gambas:Video CNN]

Kendati begitu, ia memperkirakan likuiditas tidak akan jadi persoalan besar bagi bank syariah pada tahun ini. Sebab, rasio permodalan masih berkisar 20 persen dari semula 26 persen.

"Ini memang perlu diwaspadai, tapi overall sistem keuangan secara makro tidak ada masalah. Persoalan pada mikro, individu bank, yang sebelum covid mungkin sudah ada isu di beberapa bank. Masalah mikro ini harus dikelola dengan baik agar stabilitas sistem keuangan bisa dijaga di kondisi sulit," pungkasnya.