Menerka Otoritas yang Disinggung Jokowi soal 'Tembok Tinggi'

CNN Indonesia | Kamis, 03/12/2020 17:55 WIB
Ekonom menduga permintaan Presiden Jokowi agar lembaga tidak membangun tembok tinggi salah satunya ditujukan kepada Bank Indonesia (BI). Ekonom menduga permintaan Presiden Jokowi agar lembaga tidak membangun tembok tinggi salah satunya ditujukan kepada Bank Indonesia (BI). (Arsip Sekretariat Presiden).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk membuang jauh-jauh ego sektoral dan lembaga dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah pandemi covid-19. Ia juga mengatakan jangan sampai ada lembaga yang berlindung di balik "tembok tinggi" otoritas masing-masing.

Ungkapan tersebut Jokowi sampaikan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020 yang dihadiri jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), menteri Kabinet Indonesia Maju hingga anggota DPR dan MPR.

Tak jelas kepada siapa pernyataan tersebut diarahkan. Namun, menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam, ungkapan tersebut boleh jadi diarahkan kepada BI.


Pasalnya, kata Piter, tahun ini bank sentral dan pemerintah sempat berunding cukup alot dalam hal berbagi beban (burden sharing) untuk menopang pemulihan ekonomi dari pandemi.

"Saya kira presiden lebih menitipkan pesan kepada BI untuk lebih mudah melakukan burden sharing di tahun depan," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/12).

Kendati demikian, kata Piter, jika dilihat secara sekilas apa yang disampaikan Jokowi tampak hanya sebagai pernyataan umum saja. Sebab, menurutnya, dapat dikatakan hampir semua kementerian lembaga cenderung memiliki ego sektoral.

"Karena mereka mendahulukan target kementerian atau lembaganya. Yang menarik menurut saya pernyataan Pak Presiden disampaikan pada acara BI," tuturnya.

Untuk diketahui, BI dan pemerintah berbagi beban dalam memenuhi kebutuhan dana penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sesuai kesepakatan, dana penanganan dampak pandemi virus corona dan program PEN terbagi atas tiga kategori. Pertama, pembiayaan public goods senilai Rp397,56 triliun. Kebutuhan anggaran ini sepenuhnya akan ditanggung oleh BI, dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan mekanisme private placement.

Kedua, pembiayaan non-public goods sebesar Rp177,03 triliun, terdiri dari anggaran untuk stimulus UMKM Rp123,46 triliun dan dukungan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun. Kebutuhan dana ini seluruhnya akan ditanggung pemerintah lewat penjualan SBN ke pasar.

BI akan berkontribusi sebesar selisih antara tingkat imbal hasil di pasar (market rate) dengan BI 7DRRR tiga bulan dikurangi 1 persen.

Ketiga, belanja non-public goods lainnya Rp328,87 triliun. Kebutuhan dana ini sepenuhnya akan dipenuhi oleh pemerintah melalui penjualan obligasi ke pasar keuangan dengan market rate.

Sementara itu, Peneliti CORE Rendy Yusuf Manilet mengatakan apa yang disampaikan Jokowi cukup beralasan. Pasalnya, ego sektoral membuat belanja pemerintah terutama di kementerian/lembagam relatif lambat dieksekusi.

Belanja biasanya baru masif dilakukan pada semester II tahun anggaran berjalan. Padahal, eksekusi belanja pemerintah merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

"Hal ini kemudian kembali terjadi ketika pandemi, di saat eksekusi belanja K/L dibutuhkan, pola lama dalam melakukan eksekusi belanja kembali terjadi. Inilah yang kemudian sempat diprotes Pak Presiden beberapa bulan yang lalu," ujarnya.

Adapun terkait peran BI, menurutnya, selama ini sudah dijalankan dengan baik termasuk dalam program burden sharing. "Apakah nanti tanggung jawab BI di kemudian hari akan ditambah? Itu tentu akan menarik untuk didiskusikan, karena di belahan dunia lain, tugas bank sentral memang tidak hanya terbatas pada menjaga nilai tukar dan inflasi," tandasnya.

(hrf/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK