Kerikil di Jalan Menuju Vaksin Mandiri

Pemerintah sedang menyiapkan aturan vaksin mandiri bagi perusahaan dan swasta. Tujuannya, untuk mempercepat program vaksinasi dan tercapainya target kekebalan masyarakat alias herd immunity di tengah pandemi covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pertimbangan menempuh jalan vaksin mandiri sesuai keinginan pengusaha. "Banyak dari pengusaha sampaikan, pak bisa tidak vaksin mandiri? Ini baru akan kami putuskan karena perlu untuk dipercepat," jelasnya, Kamis (21/1).

Menanggapi rencana kebijakan pemerintah itu, Peneliti CORE Indonesia Rendy Yusuf Manilet mengatakan kerja sama pemerintah dan swasta memang bisa menjadi solusi untuk mempercepat vaksinasi dan mendorong pemulihan ekonomi.

Dengan vaksin, masyarakat lebih percaya diri untuk kembali beraktivitas normal dan menggerakkan roda perekonomian.Potensi kerja sama antara pemerintah dengan swasta dalam percepatan vaksinasi covid-19 juga bukan hanya terjadi di Indonesia.

Di Amerika Serikat, misalnya, baru-baru ini raksasa e-commerce Amazon bersurat kepada Presiden AS Joe Biden dan menyatakan 'siap membantu upaya vaksinasi' pemerintah.

"Ini berpotensi berhasil, dalam rangka untuk mempercepat proses pemulihan dengan menekan penularan covid-19. Artinya, kasus tidak meningkat secara eksponensial," tutur Rendy kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/1).

Meski demikian, keterlibatan swasta dalam penyediaan vaksin mandiri juga berisiko mengganggu program vaksinasi gratis pemerintah. Seperti diketahui, dalam proses distribusi vaksin, pemerintah sendiri masih terkendala dengan terbatasnya fasilitas penyimpanan yang dilengkapi cold storage.

Artinya, jika program vaksinasi mandiri dilakukan berbarengan dengan program pemerintah, ketersediaan fasilitas penyimpanan tersebut mau tak mau harus ditambah. "Kalau tidak, akan susah. Vaksin ada, tapi nggak bisa didistribusikan. Entah itu yang punya pemerintah atau yang vaksinasi mandiri swasta," ujarnya.

Selain itu, kata Rendy, penerima vaksin mandiri tersebut tidak boleh tumpang tindih dengan penerima vaksinasi pemerintah. Perlu ada kalkulasi ulang berapa total jumlah penerima dan kuota pengadaan vaksin oleh swasta, harus dibatasi sehingga pasokan tidak berlebih.

"Ketika swasta membeli sendiri di luar yang dibeli pemerintah, khawatirnya yang sudah vaksin mandiri masuk dalam data penerima vaksin prioritas pemerintah, sehingga akan ada semacam pemborosan," ucap Rendy.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan vaksinasi mandiri justru harus berbarengan dengan program pemerintah. Hal ini agar tidak muncul kecemburuan antar kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan program vaksinasi mendapat penolakan.

[Gambas:Video CNN]

Agar tidak mengganggu program pemerintah, aturan yang tengah dirancang harus memastikan alur logistik vaksinasi swasta tak bersinggungan dengan pemerintah.

"Semua harus bareng. Enggak mungkin ada satu wilayah diberikan yang lain tidak. Kalau enggak bareng dampaknya ke perekonomian juga enggak berasa. Sama kayak pembatasan masyarakat. Jadi harus masif, kalau enggak dampaknya enggak kerasa ke perekonomian," terang dia.

Menurut Tauhid, pemerintah juga harus memastikan kebijakan tersebut tak memunculkan bisnis vaksin berbayar. Sebab, sejak awal pemerintahan sudah berkomitmen untuk menjamin vaksin corona gratis bagi seluruh masyarakat.

Di samping itu, ada kekhawatiran kebijakan tersebut justru memunculkan bisnis vaksin untuk orang-orang kaya. Jika benar terjadi, masyarakat akan makin enggan untuk ikut serta dalam program vaksinasi gratis pemerintah. Pasalnya, akan terjadi perbedaan layanan yang mencolok antara vaksin mandiri dan vaksin gratis.

"Kalau dijadikan bisnis, ini kan seperti rapid test sama swab. Dulu kan gratis, tapi lama nunggunya yang dari pemerintah. Begitu swasta masuk, mahal. Akhirnya masyarakat enggak dua-duanya," tuturnya.

Tauhid berpandangan vaksinasi adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian, setelah berkali-kali gagal dengan kebijakan pembatasan sosial karena kasus covid-19 tak dapat ditekan.

Pemerintah, lanjutnya, juga tak boleh gagal mengingat kemampuan fiskal untuk jaring pengaman sosial kian terbatas untuk menghadapi krisis yang lebih panjang.

"Saya kira selama komitmen pemerintah untuk gratiskan vaksin masih dipegang, dengan bantuan swasta justru enggak akan ada masalah," tegasnya.