Evaluasi 5 Tahun Kabinet Kerja

Nasib Perempuan Hanya Sampai di Teras Istana Jokowi

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 18/10/2019 20:12 WIB
Ilustrasi. Lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK berjalan, kekerasan seksual terhadap perempuan masih saja langgeng di tengah masyarakat. (ANTARA FOTO/Dewi Fajriani)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lima tahun pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kekerasan seksual terhadap perempuan masih saja jadi hantu yang bergentayangan. Perempuan korban hanya jadi 'tamu' di teras Istana Presiden.

Butuh waktu bertahun-tahun bagi seorang Baiq Nuril Maknun untuk memperjuangkan keadilan. Dia menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan rekan kerjanya.

Alih-alih mendapat perlindungan, rekaman yang digunakannya sebagai bukti pelecehan seksual justru menjebloskan Nuril ke dalam pusaran kasus hukum.


Apa daya, Nuril terpaksa harus mendekam di dalam bui untuk beberapa waktu. Dia dinyatakan bersalah karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebagai korban pelecehan seksual, Nuril justru dikriminalisasi.

Beruntung, kegigihan Nuril mendapat dukungan dan perhatian dari khalayak luas. Tak terkecuali Presiden Jokowi.

Setelah banting tulang melakoni berbagai upaya, Nuril ketiban bahagia. Amnesti diberikan, Nuril pun bebas dari jerat hukum.

Nuril menjadi korban pelecehan seksual pertama di Indonesia yang mendapatkan amnesti. Namun, pemberian amnesti tak serta merta dapat dianggap sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

"Itu bukan komitmen pemerintah. Itu, sih, karena desakan yang kuat dari publik dan perlawanan yang kuat juga dari Baiq Nuril dalam memperjuangkan keadilan," ujar aktivis perempuan sekaligus konsultan gender, Tunggal Prawesti kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/10).

Mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan, kata Tunggal, tak cukup dengan pemberian amnesti. Amnesti tak bisa dijadikan solusi untuk menekan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Lebih dari itu, perempuan korban membutuhkan sistem yang disusun secara struktural yang dapat menjamin perlindungan mereka.

"Amnesti [yang diberikan Jokowi] bagus, tapi akan lebih baik jika dirancang aturan baru yang bisa melindungi perempuan korban," ujar Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Mariana Aminudin saat ditemui CNNIndonesia.com, Jumat (18/10).

Alih-alih mencari solusi, apa yang terjadi pada Nuril justru menjadi salah satu contoh yang membuat masyarakat begitu tergantung pada sosok Presiden Jokowi.

Betapa tidak, kasus pelecehan seksual tak cuma dialami Nuril. Di luar Nuril, ribuan bahkan ratusan ribu perempuan merintih memohon perlindungan.


Sejak 2014, Komnas Perempuan telah menyatakan bahwa Indonesia tengah dihadapkan dengan situasi darurat kekerasan seksual. Perempuan menjadi kelompok korban terbesar.

Data Komnas Perempuan mencatat, angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, misalnya, sebanyak 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan terlaporkan secara resmi. Angka itu meningkat pada 2015 menjadi 321.752 kasus.

Kendati mengalami penurunan pada 2016 menjadi sebanyak 259.150, namun angka kekerasan kembali melonjak cukup drastis pada 2017 sebanyak 348.886. Terakhir, sebanyak 406.178 kekerasan terhadap perempuan tercatat pada 2018.

Ilustrasi. Angka kekerasan seksual selama lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Belum lama ini, kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta rel listrik (KRL) menjadi sorotan publik. Korban mengalami pelecehan saat tengah menumpangi kereta jurusan Tanah Abang-Depok.

Di tengah padatnya penumpang kereta, seorang pria tiba-tiba saja memegang bokong korban secara sengaja. Saat sadar, korban berteriak.

Pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku disebut-sebut telah berkali-kali melakukan pelecehan seksual dengan memanfaatkan suasana kereta yang penuh sesak.

Banyak kasus seperti demikian berujung mediasi. Dengan cara itu, tak ada efek jera yang dirasakan pelaku.

Belum lagi nasib banyak perempuan korban yang justru dikriminalisasi, sebagaimana yang dialami Nuril. Alih-alih mendapatkan perlindungan, perempuan korban justru malah jadi pihak yang disalahkan atau bahkan diperkarakan.

"Ya, bagaimana? Undang-undangnya saja tidak ada?" kata Mariana. Dengan cara seperti ini, lanjut dia, seolah-olah semua beban yang terkait dengan kekerasan seksual menjadi tanggung masyarakat itu sendiri.


Komnas Perempuan menemukan banyak perempuan korban yang membawa laporannya ke pihak kepolisian. Pada satu sisi, hal ini menandakan bahwa aparat penegak hukum telah memiliki perspektif gender yang tepat.

Kendati ada peningkatan dari aparat penegak hukum, tapi penanganan masih saja menemukan kendala. "Kan, bingung. Enggak ada undang-undangnya," kata Mariana.

Hingga saat ini, kasus kekerasan seksual yang terlaporkan masih menggunakan payung hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

"Tapi, di UU KDRT enggak ada analisis tentang kekerasan seksual. Di KUHP juga sama," kata Mariana. UU KDRT dan KUHP tidak bisa mewakili seluruh kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Perkembangan zaman juga membuat kasus kekerasan seksual semakin kompleks. Sepanjang lima tahun ini, Komnas Perempuan melihat adanya tren baru pada pola kekerasan seksual. Kekerasan berbasis dunia maya atau online pelan-pelan muncul ke permukaan.

Komnas Perempuan mencatat, kasus kekerasan seksual berbasis siber mengalami peningkatan dari sebanyak 65 pada 2017 menjadi 97 pada 2018.

"Harusnya pemerintah menyadari itu. Ini yang kekerasan fisik [RUU PKS] aja belum kelar, gimana sekarang? Sudah keburu ada bentuk [kekerasan seksual terhadap perempuan] yang baru lagi," kata Mariana.

Dengan alur putar masalah sedemikian rupa, tak heran jika kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus langgeng di Indonesia.

Untuk itu lah, muncul wacana Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sembilan jenis kekerasan seksual dijelaskan secara detail dalam RUU tersebut.

Pelecehan seksual, misalnya, tak hanya diartikan sebagai kontak fisik maupun verbal. Perlakuan dalam konteks seksualitas yang lain pun bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Beleid yang mengatur hak korban pun hadir di dalamnya. Disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi, serta kompensasi atas kekerasan yang dialami.

RUU PKS bertujuan untuk mencegah kekerasan seksual, menindak pelaku kekerasan seksual, memulihkan korban, dan meletakkan kewajiban negara dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

"Undang-undang ini bukan sekadar produk hukum, tapi juga produk budaya yang membentuk perspektif berdasarkan gender," kata Mariana.

Nasib Perempuan Hanya Sampai di Teras Istana Jokowi

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2