PENCETAK KARTU JOKOWI
TNP2K: Ada yang Inisiatif Cetak Kartu Sakti
CNN Indonesia
Jumat, 14 Nov 2014 09:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk disebut mendatangi Kantor CV Grammi Communication Technology untuk mencetak tiga kartu program Presiden Joko Widodo. Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan pemerintah tidak melibatkan Bank Mandiri dalam proses pencetakan kartu tahap awal.
"Barang kali saat itu Bank Mandiri ada inisiatif untuk mencetak sendiri. Maksudnya baik. Itu kartu yang untuk Sinabung kan?" kata Bambang kepada CNN Indonesia, Rabu sore (12/11).
Menurut Bambang, langkah Bank Mandiri mencetak Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tanpa ada permintaan tidak bermaksud mendahului pemerintah. Bambang juga tidak menyoalkan proses pencetakan kartu oleh bank milik pemerintah tersebut. "Kartu yang dicetak juga hanya sebagai contoh saja. Tidak bermaksud yang lain," ujar Bambang.
Dia juga memastikan, jumlah kartu yang dicetak pada tahap awal untuk pembagian di lima lokasi di Jakarta dan di Sinabung, Sumbatera Utara, adalah untuk 600 kepala keluarga. Namun Bambang tak merinci jumlah tersebut.
Lima lokasi di Jakarta yang menandai peluncuran tiga kartu sakti Jokowi pada 3 November lalu yaitu Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Pemuda, Kantor Pos Mampang, dan Kantor Pos Fatmawati.
"Pengadaan kartu untuk 600 KK itu tidak ada tender, tidak ada pengadaan karena sedikit. Untuk selanjutnya akan ada pengadaan," dia menjelaskan.
Bambang melanjutkan, biaya untuk mencetak KIP dan KKS akan menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial. Sedangkan anggaran untuk mencetak KIS memakai duit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Anggaran untuk bantuan siswa miskin yang ada dalam KIP pakai APBN Kementerian Pendidikan, BPJS untuk anggaran KIS, dan Kementerian Sosial untuk KKS," tuturnya.
Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menjelaskan, bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak pernah mencetak kartu untuk program Jokowi. Bank Mandiri juga memastikan tidak pernah memerintahkan pejabat atau stafnya untuk mengurus percetakan ketiga kartu tersebut.
"Tidak ada itu. Kami memang ada mencetak sampel kartu tetapi untuk sampel Bank Mandiri sendiri. Kami hanya diminta oleh pemerintah terkait point of payment. Pemerintah menggunakan Bank Mandiri sebagai proyek percontohan untuk menyediakan IT infrastruktur untuk jalur pembayaran," kata Rohan kepada CNN INdonesia, Selasa (11/11).
Rohan juga menegaskan, Bank Mandiri belum menerima informasi mengenai rencana pengadaan yang akan dilakukan pemerintah. Dia juga tak bisa mengomentari apakah kantornya akan ikut dalam tender pengadaan tersebut. "Enggak tahu. Belum ada informasi itu," tuturnya.
"Barang kali saat itu Bank Mandiri ada inisiatif untuk mencetak sendiri. Maksudnya baik. Itu kartu yang untuk Sinabung kan?" kata Bambang kepada CNN Indonesia, Rabu sore (12/11).
Menurut Bambang, langkah Bank Mandiri mencetak Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tanpa ada permintaan tidak bermaksud mendahului pemerintah. Bambang juga tidak menyoalkan proses pencetakan kartu oleh bank milik pemerintah tersebut. "Kartu yang dicetak juga hanya sebagai contoh saja. Tidak bermaksud yang lain," ujar Bambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lima lokasi di Jakarta yang menandai peluncuran tiga kartu sakti Jokowi pada 3 November lalu yaitu Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Pemuda, Kantor Pos Mampang, dan Kantor Pos Fatmawati.
Bambang melanjutkan, biaya untuk mencetak KIP dan KKS akan menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial. Sedangkan anggaran untuk mencetak KIS memakai duit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Anggaran untuk bantuan siswa miskin yang ada dalam KIP pakai APBN Kementerian Pendidikan, BPJS untuk anggaran KIS, dan Kementerian Sosial untuk KKS," tuturnya.
Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menjelaskan, bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak pernah mencetak kartu untuk program Jokowi. Bank Mandiri juga memastikan tidak pernah memerintahkan pejabat atau stafnya untuk mengurus percetakan ketiga kartu tersebut.
"Tidak ada itu. Kami memang ada mencetak sampel kartu tetapi untuk sampel Bank Mandiri sendiri. Kami hanya diminta oleh pemerintah terkait point of payment. Pemerintah menggunakan Bank Mandiri sebagai proyek percontohan untuk menyediakan IT infrastruktur untuk jalur pembayaran," kata Rohan kepada CNN INdonesia, Selasa (11/11).
Rohan juga menegaskan, Bank Mandiri belum menerima informasi mengenai rencana pengadaan yang akan dilakukan pemerintah. Dia juga tak bisa mengomentari apakah kantornya akan ikut dalam tender pengadaan tersebut. "Enggak tahu. Belum ada informasi itu," tuturnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK