Jakarta, CNN Indonesia -- Situasi tidak kooperatif dari para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta atas pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai penggiat isu pluralisme dan hak asasi manusia (HAM) tidak menunjukkan semangat Indonesia.
"Permasalahan kita banyak sekali dan terus menggerogoti sampai ke dewan perwakilan daerah ya. Menurut saya ini bahaya karena mereka tidak mengerti apa itu semangat Indonesia," kata Nia Sjarifudin, Sekretaris Jenderal Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika di Jakarta, Jumat (14/11).
Nia mengatakan semangat Indonesia tersebut merujuk pada semangat toleransi dan tenggang rasa antar sesama manusia. Dia menjelaskan, Indonesia sudah sejak lama hidup dalam keberagaman dan seharusnya dapat mengelola itu dengan baik sampai sekarang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau pemimpinnya saja tidak paham semangat Indonesia itu harusnya jadi peringatan. Bagaimana dengan rakyatnya nanti?" ujar Nia.
Karena itu dia mengimbau agar para pejabat penyelenggara negara untuk menunjukkan sikap tenggang rasa dan tidak haus kekuasaan.
"Masalah di Indonesia itu adalah semua orang mau berkuasa," kata dia. ”Semestinya mereka harus bisa menerima apapun yang terjadi baik kalah atau menang.”
Dia kemudian mencontohkan kasus penggulingan meja yang dilakukan oleh anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya insiden itu tidak pantas terjadi.
"Belum lagi, anak-anak bisa melihat tayangan itu. Apa jadinya nanti anak-anak Indonesia di masa depan," katanya.
Rencana pelantikan Ahok memancing kontroversi sepekan terakhir ini. Koalisi Merah Putih (KMP) menunjukkan penolakan rencana ini dengan tidak menghadiri Sidang Paripurna Istimewa siang tadi. Tak hanya itu, mereka juga berencana untuk melakukan sidang tandingan pekan depan.
Sikap kontra juga datang dari organisasi massa Front Pembela Islam (FPI). FPI bahkan sempat melakukan pawai panjang dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kantor Balai Kota Jakarta untuk berunjuk rasa menolak Ahok sebagai Gubernur Jakarta.