Polri Tak Akan Usut Pengelola Situs Palsu

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilik situs web palsu yang memberikan pengumuman salah mengenai persyaratan pendaftaran anggota Polri baru, dipastikan tidak akan diusut ataupun mendapat tindakan hukum oleh Polri. Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie menyebut, tidak semua permasalahan perlu dilakukan penegakkan hukum.

"Tidak perlu semua permasalahan dilakukan penegakkan hukum. Yang penting bagaimana kita sebagai anak bangsa memperkuat kesatuan dan jangan menjelekkan satu sama lain," kata Ronny, di kantornya, Jakarta, Selasa (25/11).

Pilihan Redaksi Polri Tegaskan Tak Ada Tes Keperawanan Polwan Situs Palsu Membuat Repot Polisi Polri Sayangkan Calon Polwan Lapor ke LSM

Dia berharap, setelah kepolisian berulang kali menjelaskan mengenai kasus ini, masyarakat akan memahami dan tidak memandang Polri sebagaimana yang dituduhkan belakangan ini. Selain itu, dia juga menegaskan, isu tes keperawanan itu berkembang dari penelitian yang tidak kredibel.

"Penelitian itu tidak dilakukan secara komprehensif dan sampelnya tidak representatif. Kemudian, laporannya juga tidak diserahkan kepada kami sebagai koreksi, tapi justru diberitakan," ujar Ronny. "Kita harus melihat juga ada apa di balik semua ini," katanya.

Sementara itu, mengenai situs palsu yang memuat persyaratan calon anggota Polri baru, pihak Kepolisian sudah mengajukan saran kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk segera diblokir. Namun, sampai saat ini, masih belum ada tindakan dari pihak Kementerian. (Baca juga: Situs Palsu Membuat Repot Polisi)

"Hal yang merugikan seperti ini langsung kita sampaikan saat itu juga," kata Ronny. "Tapi mungkin ada prosedur yang harus dilaksanakan Kemenkominfo sehingga sampai saat ini belum diblokir."

Situs infopendaftaranpolri.com mencantumkan syarat tes keperawanan bagi calon anggota Polisi yang hendak mendaftarkan diri. Hal ini mengakibatkan berita simpang siur yang kemudian mendapatkan banyak kecaman dari berbagai organisasi pegiat hak asasi manusia.

Polri telah menyatakan situs tersebut palsu yang tidak berkaitan dengan institusi Polri. Situs resmi Polri adalah pendaftaran.polri.go.id.

Dalam situs palsu tersebut dicantumkan adanya tes keperawanan dalam deret syarat calon anggota baru. Tidak hanya itu informasi kontak yang ada hanya menyertakan alamat email dan jejaring sosial Facebook.

Sementara dalam situs resmi Polri, kontak yang tertera adalah Staf Sumber Daya Manusia Polri, Biro Pengendalian Personel, Gedung TNCC Lantai 9 Mabes Polri. Terdapat pula alamat email resmi serta situs rujukan.
(Baca juga: Polri Sayangkan Calon POlwan Lapor ke LSM)