Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengaku telah mengirim tim investigasi ke tiga desa di Kalimantan Utara yang diklaim Malaysia. Marwan memastikan bakal membangun daerah tertinggal itu sebagai bentuk pengakuan tanah air.
"Sudah kami kirim tim investigasi dan akan kami bangun daerahnya," kata Marwan, usai menyerahkan laporan harta kekayaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (27/11). (Baca juga:
WNI Nunukan Bukan Eksodus, Tapi Kondangan)
Marwan mengatakan, ada tiga upaya yang bakal digarap kementeriannya di sana. Pertama adalah pembangunan infrastrukur. Marwan mengatakan, Pembuatan jalan akan dilakukan, mengingat akses menuju tiga desa di Kalimantan Utara itu tidak ada.
Kedua yaitu menyediakan bahan pokok makanan, karena pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di kawasan tersebut sulit didapat. Sedangkan yang terakhir adalah akses jaringan telekomunikasi. "Semua menggunakan anggaran tahun ini," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengatakan rencana pembangunan di tiga desa perbatasan itu sudah masuk dalam program pembangunan daerah tertinggal. Meski masuk wilayah Kalimantan, kata Marwan, tiga desa perbatasan itu turut dikategorikan sebagai wilayah timur Indonesia yang menyumbang 42 persen desa tertinggal.
"Daerah perbatasan memang sangat
urgent untuk kita atasi. Kalimantan diikutsertakan pembangunan wilayah Indonesia timur karena banyak desa tertinggal di sana," ujar Marwan.
Sengketa tapal batas telah lama menjadi lampu merah bagi Malaysia dan Indonesia. Sebelumnya Malaysia dikabarkan mengklaim desa Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod yang terletak di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Modus yang dilakukan tidak berupa pencaplokan wilayah, tetapi pemberian identitas kenegaraan oleh Malaysia ke sebagian besar warga desa perbatasan. (Lihat fokus
CNN Indonesia: Bujukan Malaysia di Tapal Batas)