DPR Tak Pilih Calon Pimpinan KPK untuk Irit Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Rabu mendatang (3/12). Namun Komisi Hukum DPR tengah mempertimbangkan untuk tidak memilih salah satu dari dua calon tersebut dengan alasan efisiensi anggaran.

"Itu sangat mungkin terjadi dan sedang dipertimbangkan juga oleh kawan-kawan," ujar anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abu Bakar Al Habsyi di Jakarta, Jumat (28/11).

(Baca juga: Pansel Capim KPK Nilai Perppu Jalan Terakhir)

Menurut Abu Bakar, salah satu solusi yang sedang dipikirkan para wakil rakyat tersebut adalah rencana menunda seleksi lantaran hanya mencari satu orang pimpinan. Demi efisiensi anggaran, Komisi Hukum juga tengah memikirkan kemungkinan tetap memilih salah satu calon tetapi pelantikan dilaksanakan pada akhir 2015 bersama empat pimpinan baru lainnya.

"Masalahnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengamanatkan pimpinan KPK berjumlah lima orang," kata Abu Bakar.

Pada Kamis lalu (27/11), Komisi Hukum DPR melangsungkan rapat pleno membahas agenda lanjutan dalam proses seleksi capim KPK. Hasilnya adalah menjadwalkan fit and proper test bagi dua kandidat pada Rabu mendatang (3/12).

(Baca juga: DPR Kemungkinan Minta Seleksi Calon Pimpinan KPK Diulang)

"Senin (1/12) akan diadakan dulu pertemuan Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM serta sekretaris Panitia Seleksi capim KPK untuk membahas mekanisme tes uji kelayakan," kata Ketua Komisi Hukum, Aziz Syamsuddin.

Dua nama yang akan bersaing memperebutkan kursi pimpinan KPK adalah Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. Keduanya akan dipilih untuk menggantikan posisi Busyro yang akan mengakhiri masa jabatan pada 10 Desember mendatang.

(Baca juga: Busyro Kembali Mengajar Jika Tak Lagi di KPK)

Fit and proper test di DPR merupakan akhir dari rangkaian proses seleksi bagi calon pimpinan KPK. Akan dipilih salah satu dari dua nama tersebut untuk menjadi pimpinan KPK periode empat tahun mendatang.